DPR Desak BGN Libatkan Sekolah dalam Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis

Photo Author
Stefy Thenu, Suara Pembaruan
- Senin, 22 September 2025 | 19:47 WIB
Klaim ada oknum jahat di kasus mitra dapur MBG Kalibata dengan Yayasan MBN. (Instagram/kantorstafpresidenri)
Klaim ada oknum jahat di kasus mitra dapur MBG Kalibata dengan Yayasan MBN. (Instagram/kantorstafpresidenri)

 

 

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto masih menjadi perhatian publik. Meski bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala.

Berbagai masukan pun terus muncul, termasuk dari DPR RI. Komisi IX mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melibatkan sekolah dalam penyediaan makanan bergizi gratis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai keterlibatan sekolah bisa menjadi solusi dari persoalan MBG, seperti kasus keracunan massal hingga rendahnya serapan anggaran. “Melihat banyaknya kasus keracunan, perlu dipertimbangkan alternatif agar MBG dikelola langsung oleh sekolah bersama komite sekolah,” ujarnya dalam keterangan pers, Senin (22/9/2025).

Menurut politisi Partai Golkar itu, sekolah lebih memahami karakter siswanya sehingga makanan yang disajikan dapat lebih higienis, aman, sekaligus sesuai dengan selera anak. Saat ini, BGN masih mengandalkan kerja sama dengan yayasan maupun UMKM sebagai mitra penyaluran.

Sorotan Anggaran

Selain itu, Yahya menyoroti rendahnya realisasi anggaran BGN yang baru menyerap Rp13,2 triliun dari total alokasi Rp71 triliun atau sekitar 22 persen. Ia mendesak adanya alternatif mekanisme pengelolaan agar target program unggulan Presiden Prabowo bisa segera tercapai.

Yahya juga mengusulkan BGN membuka kanal pengaduan publik sebagai sarana kontrol. Hal ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas belanja, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Usulan Alternatif

Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, juga mengusulkan agar MBG dialihkan menjadi bantuan tunai kepada orang tua siswa. Menurutnya, skema ini bisa menekan risiko makanan tidak layak konsumsi dan memastikan kualitas gizi lebih terjamin.

Charles menilai rantai distribusi makanan dalam program saat ini terlalu panjang—mulai dari persiapan bahan baku sejak malam, dimasak dini hari, lalu sampai ke sekolah menjelang siang. “Jika orang tua yang menyiapkan sendiri, gizi dan keamanan makanan akan lebih terjamin,” ujarnya pada Jumat (19/9/2025).

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

DMI Kerja Sama Dewan Imam Nasional Australia

Rabu, 15 Juli 2026 | 13:56 WIB
X