Strategi Pemerintah Perluas Lapangan Kerja: Dari Desa Merah Putih hingga Peluang ke Jepang

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Pembukaan lapangan kerja menjadi salah satu fokus utama program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut kepala negara menaruh perhatian khusus pada dampak langsung penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

Airlangga mencontohkan program koperasi desa merah putih yang kini mencapai 80 ribu unit dan diperkirakan mampu menyerap 681 ribu tenaga kerja baru. “Targetnya hingga Desember bisa mencapai satu juta orang,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah juga menggulirkan program kampung nelayan merah putih dengan target pembangunan 100 desa nelayan sepanjang 2025. Dari program ini, diproyeksikan akan menyerap 8.645 tenaga kerja dalam jangka pendek dan hingga 200 ribu di masa depan jika pengembangan mencapai 4.000 titik.

Sektor maritim pun tak luput dari perhatian. Revitalisasi tambak di kawasan Pantura dengan luas 200 hektare diperkirakan bisa menyerap 168 ribu pekerja. Sementara di bidang perkebunan rakyat, pemerintah merencanakan penanaman kembali 870 ribu hektare lahan dengan komoditas utama seperti tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Langkah ini diharapkan mampu membuka 1,6 juta lapangan kerja baru.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa target 19 juta lapangan kerja dalam lima tahun bukanlah tugas mudah. Ia menjelaskan, setiap tahun terdapat pertumbuhan angkatan kerja sekitar 3 juta orang sehingga dalam satu periode pemerintahan jumlahnya bisa mencapai 15 juta. “Presiden sudah menekankan, penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Selain membuka lapangan kerja di dalam negeri, Yassierli menyebut peluang ke luar negeri juga terbuka lebar, salah satunya ke Jepang yang menawarkan hingga 800 ribu posisi per tahun, baik untuk program magang maupun pekerja migran.

Namun demikian, tantangan dalam perekrutan tenaga kerja masih kerap dikeluhkan publik. Persyaratan yang dinilai berbelit, seperti harus berpenampilan menarik atau lulusan S1, membuat banyak pencari kerja kesulitan. Menaker menegaskan pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran yang melarang diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja. Meski begitu, ia mengakui beberapa kualifikasi pendidikan tetap diperbolehkan selama sesuai kebutuhan perusahaan.

Hingga kini, pemerintah terus berupaya menyeimbangkan penciptaan lapangan kerja dengan regulasi ketenagakerjaan yang adil, agar target 19 juta lapangan kerja dapat tercapai tanpa mengorbankan hak para pekerja.