PNM Jadi Pelopor Penerbitan Orange Bond untuk Kesetaraan Gender di Indonesia

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Pemerintah Indonesia bersama Impact Investment Exchange (IIX) pada pertengahan 2024 memperkenalkan instrumen investasi baru bernama orange bonds, sebuah bentuk obligasi yang dirancang untuk mendukung pembiayaan program-program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya dalam bidang kesetaraan gender.

Yanuar Nugroho, Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Bappenas, mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi kesenjangan pembiayaan sebesar Rp24.000 triliun untuk mewujudkan target-target SDGs. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan pendekatan-pendekatan pembiayaan inovatif.

“Orange bonds diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam mengurangi kesenjangan tersebut dengan mendukung proyek-proyek berorientasi keberlanjutan dan kesetaraan gender,” ungkapnya dalam temu media di Jakarta.

Instrumen ini bukan sekadar sumber pendanaan alternatif, tetapi juga diharapkan dapat mendorong inklusi sosial dan ekonomi dengan memperluas akses pembiayaan bagi perempuan dan kelompok marginal. Karena itu, sektor swasta turut diimbau untuk berpartisipasi dalam inisiatif ini.

“Target kami di tahun 2025 adalah menggandeng mitra dari sektor swasta agar dapat bersama-sama mendorong inklusi. Namun tentu ini butuh kesiapan kolektif,” tambah Yanuar.

Angela Ng, Chief Operating Officer IIX, menyatakan bahwa dukungan pemerintah sangat penting dalam mempercepat adopsi orange bonds.

Menurutnya, obligasi ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan green atau sustainable bonds yang sudah ada, tetapi menjadi pelengkap yang menargetkan aspek sosial, terutama pemberdayaan perempuan. Ia memproyeksikan, instrumen ini bisa menghimpun dana hingga 10 miliar dolar AS atau setara Rp160 triliun dan memberi manfaat langsung kepada sekitar 100 juta perempuan dan kelompok gender minoritas hingga tahun 2030.

Setahun setelah konsep ini diperkenalkan, Indonesia resmi menerbitkan Orange Bond perdana pada pertengahan 2025. Menariknya, peluncuran ini bukan dilakukan oleh entitas swasta, melainkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

PNM menjadi institusi pertama yang dipercaya menerbitkan obligasi oranye di Indonesia, menandai langkah konkret negara dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.*