Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengkritik penggunaan alat makan buatan Tiongkok dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam rapat kerja bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Kompleks Parlemen, Rabu (21/5/2025), anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyampaikan keprihatinannya atas praktik impor ribuan food tray dari China untuk mendukung program tersebut.
Menurutnya, pemerintah semestinya lebih selektif dalam memilih perlengkapan dapur yang digunakan dalam pelayanan MBG, dan sebaiknya mengutamakan produk dalam negeri yang telah bersertifikasi serta terjamin keamanannya.
“Informasi yang saya dapat, ribuan kontainer food tray dari China masuk ke Indonesia. Kita akui produk mereka bisa lebih murah karena mendapat subsidi dari pemerintahnya. Tapi ini saatnya kita mendorong pemanfaatan produk lokal,” ujar Nurhadi.
Ia menegaskan bahwa peralatan dapur buatan Indonesia sebenarnya telah memenuhi standar kesehatan dan kualitas yang baik, mulai dari panci, wajan, alat potong, hingga food tray. Dengan menggunakan produk lokal, proses pengawasan terhadap kualitas bahan dan produksinya juga akan lebih mudah dilakukan.
Nurhadi juga menekankan pentingnya pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pengadaan peralatan program MBG sebagai langkah mendukung pertumbuhan industri lokal.
Pernyataan senada juga pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers bersama Bappenas dan BGN pada 19 Maret 2025 lalu. Luhut menegaskan bahwa peralatan makan MBG semestinya tidak berasal dari impor.
“Kita sepakat, food tray tidak boleh diimpor. Harus dibuat di dalam negeri karena kita melihat masih ada produk luar yang digunakan,” ujar Luhut usai bertemu Presiden Terpilih Prabowo di Istana Kepresidenan.
Luhut juga menekankan perlunya kerja sama lintas institusi untuk memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan produk-produk dalam program MBG agar benar-benar berasal dari produsen lokal.
Artikel Terkait
40 SD dan SMP di Kota Bengkulu Baru Laksanakan Program MBG
Pemuda Papua Dukung Kebijakan Pemerintah Bangun Tanah Papua Termasuk MBG
Tunggakan Pembayaran Dapur MBG Kalibata Capai Rp1 Miliar, Pengacara : Ada Niat Jahat dari Salah Satu Oknum Yayasan MBN
Pernyataan Kontroversial Soal Prioritas Program MBG, Ekonom: Lapangan Kerja Harus Jadi Fokus Utama
Wagub Mian Minta MBG Dilaksanakan Merata Seluruh Kabupaten dan Kota di Bengkulu