KPAI Minta Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Evaluasi Program Barak TNI untuk Siswa Nakal

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer di Jawa Barat menuai perhatian publik. Program ini sebelumnya digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dalam bentuk Pendidikan Karakter Pancawaluya yang diterapkan di wilayah Purwakarta dan Bandung.

Program bernuansa militer tersebut kini mendapat sorotan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisioner KPAI, Jasra Putra, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dedi Mulyadi, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan efektivitas program tersebut.

"Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat yang sudah berjalan saat ini cukup untuk satu tahap saja," ujar Jasra dalam konferensi pers virtual pada Jumat, 16 Mei 2025.

Ia menambahkan bahwa tahap berikutnya seharusnya difokuskan pada penyusunan model program dan standar pelaksanaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak.

Jasra juga menekankan pentingnya pemantauan terhadap perubahan perilaku para siswa setelah menjalani program, serta pentingnya peran keluarga dan lingkungan sekolah dalam mendukung proses reintegrasi sosial.

“Pemerintah daerah perlu mempersiapkan keterlibatan orang tua, sekolah, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan perubahan perilaku anak setelah mereka kembali dari barak,” jelasnya.

Selain itu, Jasra juga mengingatkan agar pemerintah pusat dan daerah turut mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga layanan perlindungan anak di daerah masing-masing.*