Jadikan Kantor Gubernur Rumah Rakyat, Ahmad Luthfi Wujudkan Pelayanan Lebih Dekat kepada Warga

Semarang, SUARA PEMBARUAN – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, secara resmi menjadikan Kantor Gubernur sebagai tempat terbuka bagi masyarakat, Senin (5/5/2025). Inisiatif ini diambil guna mempermudah akses warga terhadap layanan pemerintah dan mempererat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Gedung Kantor Gubernur kini bukan hanya ruang kerja bagi saya, Wakil Gubernur, dan Sekda. Kami membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berdialog, menyampaikan keluhan, maupun berdiskusi terkait persoalan yang dihadapi,” ujar Luthfi dalam peresmian program bertajuk Kantor Gubernur Rumah Rakyat.

Menurutnya, kehadiran Rumah Rakyat menjadi simbol keterlibatan langsung pemerintah dalam menjawab kebutuhan warga. Program ini bertujuan menampung aspirasi, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi publik, mencari solusi bersama, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerah.

“Inilah bentuk transparansi pelayanan yang kami usung. Selain untuk memperbaiki kualitas layanan, ini juga menjadi mekanisme pengawasan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah,” tambahnya.

Layanan Rumah Rakyat dibuka di lantai dasar Kantor Gubernur Jawa Tengah, dengan jam operasional dari Senin hingga Kamis pukul 07.00-15.30 WIB, dan Jumat pukul 07.00-14.00 WIB.

Bagi warga yang tinggal jauh dari Semarang, layanan serupa tersedia di kantor Bakorwil seperti Bakorwil Solo, Pati, dan Banyumas, yang mencakup wilayah eks-karesidenan masing-masing.

Masyarakat juga bisa menyampaikan aduan secara daring melalui laman resmi ppid.jatengprov.go.id, instansi terkait, atau melalui WhatsApp di nomor 08112773393. Pengaduan digital dapat diakses selama 24 jam, dan setiap dinas telah diminta untuk merespons dengan cepat.

“Semua warga dipersilakan menyampaikan aduan, baik secara langsung, melalui call center, maupun online. Kami akan menindaklanjuti aduan tersebut hingga tuntas. Kami juga akan menyelaraskan langkah ini bersama para bupati dan wali kota,” kata Luthfi.

Selain pelayanan, Rumah Rakyat juga akan menjadi tempat digelarnya diskusi publik bersama Gubernur dan Wakil Gubernur setiap bulan, dengan tema berbeda. Pada peluncuran perdana, diskusi mengangkat isu pendidikan sekaligus memperingati Hari Pendidikan Nasional.

“Guru, murid, orangtua, semua bisa datang menyampaikan keluhan. Di bulan berikutnya, kita bisa fokus pada isu nelayan, petani, atau kelompok masyarakat lainnya,” pungkasnya.