Catatan : M Kiblat Said (Jurnalis)
DUA MASA yang berbeda dalam bentukan pemerintahan Gowa, yakni masa Kerajaan Gowa dan masa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dua masa nan jauh berbeda itu masing-masing mempunyai kesamaan, yakni memiliki pemimpin wanita pertama dimasanya.
Tahun 1320 (Masehi), kasuwiang atau kerajaan-kerajaan kecil berdaulat, sepakat memilih Tu-Manurung Bainea (Tu = Orang, Manurung = yang turun, Baine = Perempuan), wanita cantik yang melegenda dan diyakini turun dari khayangan di Bukit Tamalate sebagai Ratu pertama pemimpin Kerajaan Gowa.
Sejarah terus bergulir, 705 tahun kemudian, kedaulatan rakyat Gowa dalam bingkai demokrasi NKRI, melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. kembali memilih pemimpin wanita, dialah Hj Husniah Talenrang sebagai bupati wanita pertama di Gowa, Sulawesi Selatan.
Sepintas orang bisa menganggap hal itu secara kebetulan, namun tidak pada Gowa yang memiliki sejarah berbeda dengan daerah lainnya. Gowa dulunya adalah pusat kerajaan besar yang kesohor hingga ke berbagai benua.
Penyatuan Gowa menjadi sebuah kerajaan dimulai tahun 1320, sebelumnya diawali konflik panjang dan menimbulkan perang saudara untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja dari sembilan kelompok kaum yang disebut kasuwiang, meliputi: Kasuwiang Tombolok. Kasuwiang Lakiung. Kasuwiang Saumata. Kasuwiang Parang-Parang. Kasuwiang Data’. Kasuwiang Agangjene. Kasuwiang Bisei. Kasuwiang Kalling, dan Kasuwiang Sero’
Konflik berkepanjangan kasuwiang menimbulkan banyak korban jiwa dan harta benda. Hal itu bisa dimaklumi karena Gowa adalah negeri para pemberani (rewa). Padahal, antara negeri yang satu dengan negeri yang lainnya, dalam lingkungan kesembilan kelompok kaum itu, terdapat hubungan-hubungan persaudaraan yang erat dan saling menghormati. Itulah yang menjadi dilema untuk menghindari perang saudara.
Gowa adalah daerah pertanian yang subur, menjadi incaran pedagang rempah dari Belanda, Portugis dan Inggris. Meskipun, rakyatnya sendiri jenuh dan khawatir dengan kehidupannya lantaran mereka ikut terseret dalam konflik para raja, berperang untuk aktualisasi diri dan kelompoknya.
Legenda masyarakat Gowa menyebut, ditengah penderitaan rakyat akibat perang saudara, raja-raja kecil yang sangat sulit untuk disatukan itu akhirnya sepakat menjadikan Tu-Manurung Bainea sebagai Ratu mereka.
Antara kesembilan kepala kaum dengan Tu-Manurung terdapat suatu perjanjian yang mengatur kewajiban masing-masing dalam kekuasaan pemerintahan. Walaupun mereka telah menetapkan seorang Ratu yang akan mereka taati bersama, namun kekuasaan dan pimpinan atas kaum mereka masing-masing tetap berada dalam tangan ketua-ketua mereka.
Kesembilan ketua kaum disamping jabatan sebagai Kepala Negeri atau ketua kaum juga menjadi anggota Dewan Kerajaan yang disebut Bate Salapanga ri Gowa (Sembilan panji di Gowa).
Negeri-negeri persekutuan kaum yang kesembilan itu, masing masing dipimpiin oleh Ketua kaum dengan berbagai gelar, seperti Gallarang, Karaeng, Anrong Guru dan sebagainya. Tiap-tiap negeri mempunyai lambang kebesarannya sendiri seperti bendera, benda-benda pusaka atau alat kebesaran yang menjadi alat pengikat kesetiaan warga persekutuan kaum itu.
Untuk menjaga kepentingan bersama dalam menghadapi segala kemungkinan timbulnya saling sengketa, maka kesembilan persekutuan (kerajaan kecil) kaum itu, memilih seorang dari kalangan mereka menjadi Paccallaya (orang yang memberi pencerahan). Paccallaya hanya berperan sebagai penasihat dan memelihara perdamaian antara mereka.
Kerajaan Gowa disepakati menjadi pemerintahan bersama pada tahun 1320 setelah sembilan kelompok kaum yang disebut Kasuwiyang menyetujui pembentukannya. Hasil seminar mencari Hari Jadi Gowa akhirnya menyepakati 17 November 1320 sebagai tonggak sejarah berdirinya Kerajaan Gowa diawali dengan pemimpin pertama Kerjaaan Gowa, Tu-Manurung Bainea.
