Pemalang, SUARA PEMBARUAN — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, memastikan program pemenuhan gizi untuk kelompok rentan benar-benar menyentuh sasaran.
Hal itu ditegaskan saat ia meninjau langsung pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori 3B—yakni ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD—di Kabupaten Pemalang, Kamis (23/4/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan intervensi gizi berbasis keluarga berjalan efektif dan berdampak nyata terhadap tumbuh kembang anak, khususnya dalam percepatan penurunan angka stunting.
Dalam peninjauan itu, Wihaji menyoroti bahwa MBG 3B merupakan program yang sangat krusial karena menyasar fase paling awal kehidupan manusia. Oleh sebab itu, seluruh rantai layanan—mulai dari operasional SPPG hingga distribusi ke penerima manfaat—harus berjalan tepat, aman, dan bebas dari penyimpangan.
Ia menegaskan, program untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita bukan sekadar bantuan biasa, melainkan investasi kesehatan jangka panjang bagi generasi mendatang. Karena itu, pengawasan dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat penerima.
Sementara itu, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, mengungkapkan bahwa hingga akhir Maret 2026, daerahnya telah memiliki 137 unit SPPG. Dari jumlah tersebut, 84 unit aktif melayani program MBG 3B. Program ini telah menjangkau ribuan sasaran prioritas, terdiri dari 3.762 ibu hamil, 10.920 ibu menyusui, serta 26.974 balita non-PAUD.
Tak hanya meninjau fasilitas, Wihaji juga turun langsung melihat kondisi keluarga dalam kategori risiko stunting. Ia menemukan bahwa sejumlah keluarga masih menghadapi persoalan mendasar seperti hunian yang kurang layak dan sanitasi yang belum memadai.
Kondisi ini, menurutnya, membutuhkan intervensi berkelanjutan yang tidak hanya berfokus pada asupan gizi, tetapi juga pendampingan keluarga secara intensif.
Untuk memastikan program benar-benar menjangkau level rumah tangga, Wihaji menekankan peran penting Tim Pendamping Keluarga (TPK). Tim ini bertugas mendampingi distribusi layanan, memberikan edukasi, serta memantau langsung kondisi ibu dan anak di tingkat desa.
Peninjauan tersebut turut melibatkan pemerintah daerah dan unsur Forkopimda sebagai bagian dari mandat Presiden kepada Kemendukbangga/BKKBN, guna memastikan program berjalan sesuai target, terutama bagi kelompok prioritas dalam skema MBG 3B.
Wihaji juga menegaskan bahwa program ini bukan sekadar pembagian makanan, melainkan bentuk layanan negara yang harus dijaga kualitasnya. Karena itu, evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan secara kolaboratif dengan respons cepat terhadap temuan di lapangan.
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam menurunkan angka stunting hingga 18,8 persen pada 2026 dan mencapai 14 persen pada 2029. Pemerintah terus memperkuat intervensi sejak masa kehamilan sekaligus memperluas cakupan layanan SPPG dan MBG 3B di berbagai daerah, demi mencetak generasi yang lebih sehat dan produktif di masa depan.*