Washington DC, SUARA PEMBARUAN - Proposal ini diumumkan di Gedung Putih pada Senin, 29 September 2025, dan mendapat dukungan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Sebagian kalangan melihat dokumen ini sebagai peluang bersejarah untuk mengakhiri konflik, sementara yang lain menilai masih banyak hal yang belum jelas. Trump menyebut inisiatif ini sebagai langkah besar menuju akhir penderitaan rakyat Gaza.
Meski telah dibagikan oleh mediator seperti Qatar dan Mesir, kelompok perlawanan Hamas menyatakan bahwa mereka belum dilibatkan dalam penyusunan proposal tersebut dan masih perlu mengkaji isinya secara menyeluruh. Menurut laporan Reuters pada 1 Oktober 2025, Hamas berjanji akan memberikan respons secara objektif.
Kendati disambut positif oleh sejumlah pemimpin dunia, termasuk dari negara-negara Arab, banyak kritik mencuat karena sebagian besar poin yang diajukan tidak jauh berbeda dari usulan-usulan sebelumnya yang belum membuahkan hasil.
Berikut adalah lima poin penting yang menjadi sorotan dalam proposal tersebut:
Pemerintahan Transisi Gaza:
Proposal menyarankan dibentuknya komite teknokrat non-politik untuk mengelola layanan publik di Gaza pasca gencatan senjata. Namun, tidak ada penjelasan rinci mengenai keanggotaan, struktur pengawasan, maupun mekanisme kerja. Trump bahkan menyebut dirinya bersama mantan PM Inggris Tony Blair akan memimpin dewan internasional yang mengawasi transisi ini, namun belum jelas seberapa independen lembaga tersebut.
Peran Otoritas Palestina (PA):
Komite transisi disebut akan memimpin hingga PA dianggap siap mengambil alih, namun tidak ada kepastian waktu maupun kriteria kesiapan. Bahkan Netanyahu menyatakan penolakan terhadap keterlibatan baik Hamas maupun PA dalam pengelolaan Gaza.
Pasukan Internasional:
Rencana pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional untuk menjaga keamanan di Gaza masih penuh tanda tanya. Belum jelas negara mana yang akan berpartisipasi, apa mandatnya, serta sejauh mana pasukan ini mampu bersikap netral, terutama bila berhadapan dengan Israel.
Penarikan Pasukan Israel:
Penarikan pasukan Israel dari Gaza disebut akan dilakukan secara bertahap, bergantung pada kondisi keamanan dan proses demiliterisasi. Namun, tidak ada jadwal atau indikator yang konkret, dan Israel ingin tetap menjaga perimeter keamanan selama dianggap perlu, yang dikhawatirkan bisa memperpanjang ketidakpastian bagi warga Gaza.
Masa Depan Negara Palestina:
Trump menyatakan bahwa jika rekonstruksi Gaza berjalan sukses dan PA melakukan reformasi, maka pembahasan tentang negara Palestina bisa dilakukan. Namun, prospek kemerdekaan Palestina masih tampak bergantung pada persyaratan yang tidak jelas.
Kesimpulannya, proposal perdamaian Gaza dari Trump dan Netanyahu ini membawa angin segar bagi sebagian pihak, namun juga mengungkap banyak persoalan mendasar yang belum terjawab dan perlu ditindaklanjuti dengan serius.