Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Tahun 2025 di Amerika Serikat diwarnai fenomena mengejutkan: gelombang mundurnya perempuan dari dunia kerja. Data Biro Statistik Tenaga Kerja AS per 1 Agustus 2025 mencatat, sejak Januari tahun ini, sekitar 212.000 perempuan berusia 20 tahun ke atas memutuskan meninggalkan pekerjaan mereka.
Misty Lee Heggeness, profesor ekonomi dan urusan publik di University of Kansas, mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi kerja perempuan usia 25–44 tahun yang memiliki anak di bawah lima tahun turun hampir tiga poin persentase, dari 69,7 persen menjadi 66,9 persen. “Ini kemunduran besar,” ujarnya kepada TIME pada Minggu, 10 Agustus 2025.
Penurunan ini menjadi kontras karena sejak 2022 hingga awal 2025, partisipasi kerja perempuan sempat meningkat berkat kebijakan kerja fleksibel yang membantu mereka tetap berpenghasilan. Namun, tahun ini fleksibilitas itu mulai dicabut. Presiden AS Donald Trump mewajibkan pegawai federal kembali bekerja di kantor lima hari seminggu, meski banyak yang sudah terbiasa bekerja jarak jauh atau tinggal jauh dari kantor.
Perusahaan besar seperti Amazon dan JP Morgan mengikuti kebijakan tersebut. Menurut Flex Index, jumlah perusahaan Fortune 500 yang mewajibkan kerja penuh di kantor naik dari 13 persen di akhir 2024 menjadi 24 persen pada kuartal II 2025.
Julie Vogtman, Direktur Senior Pusat Hukum Perempuan Nasional AS, menyebut dampaknya paling terasa pada perempuan berpendidikan sarjana. Tingkat partisipasi mereka turun dari 70,3 persen pada September 2024 menjadi 67,7 persen pada Juli 2025. “Bukan kebetulan partisipasi perempuan menurun ketika fleksibilitas hilang,” katanya.
Menurut Vogtman, banyak perempuan memanfaatkan kerja jarak jauh untuk tetap bertahan di dunia kerja. Namun, karena masih memikul beban pengasuhan terbesar, hilangnya fleksibilitas membuat mereka lebih rentan mundur dibanding pria.
Sebuah studi “Survei Walr” pada 2024 terhadap karyawan di Microsoft, SpaceX, dan Apple menemukan eksodus pekerja senior setelah kebijakan wajib masuk kantor diberlakukan. Hampir dua pertiga eksekutif C-suite mengakui kebijakan tersebut memicu keluarnya banyak perempuan, menghambat perekrutan, dan menurunkan produktivitas.
Heggeness menilai keputusan semacam ini kerap datang dari kalangan yang memiliki “privilege” karena dibantu asisten rumah tangga atau memiliki orang yang dapat menjemput anak dari daycare.
Selain itu, krisis biaya dan akses childcare turut memperburuk situasi. Pada 2025, pendanaan federal untuk penitipan anak dipangkas drastis, membuat banyak daycare tutup atau menaikkan tarif. Deportasi massal juga memperparah kondisi, mengingat 20 persen tenaga kerja sektor ini berasal dari kalangan imigran.
Akibatnya, biaya pendidikan anak yang sempat menurun pada 2023–2024 kembali meningkat sejak akhir 2024, naik 3,3 persen di kuartal IV dan terus melonjak sepanjang 2025. “Banyak perempuan kini kesulitan menyeimbangkan biaya sehingga tetap masuk akal,” pungkas Vogtman.