SUARA PEMBARUAN, Washington – Teheran - Ketegangan internasional kembali meningkat tajam setelah mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan perintah serangan udara terhadap tiga fasilitas nuklir utama Iran.
Serangan ini menuai kecaman luas, tidak hanya dari pihak internasional, tetapi juga dari dalam negeri Amerika sendiri—termasuk dari para pemimpin Partai Demokrat dan bahkan sebagian pendukung Partai Republik.
Trump menyebut operasi itu sebagai “keberhasilan militer spektakuler,” menyasar fasilitas di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Namun, kritik tajam langsung mengemuka karena keputusan tersebut dilakukan tanpa persetujuan Kongres, memicu perdebatan sengit mengenai legalitas tindakan tersebut.
“Kami tidak diberi informasi apapun sebelumnya. Ini tindakan sepihak yang melanggar Undang-Undang Kekuasaan Perang (War Powers Act),” ujar Senator Tammy Duckworth.
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke-79, Perkuat Ikatan Polri dan Masyarakat Bengkulu
Tidak hanya legislator, sejumlah mantan pejabat pertahanan dan pengamat internasional menilai bahwa langkah Trump berisiko tinggi memicu perang besar di kawasan Timur Tengah, apalagi berdasarkan laporan intelijen yang menyatakan Iran belum menunjukkan upaya aktif dalam mengembangkan senjata nuklir.
Iran Balas: Pangkalan Militer AS dan Israel Dibom
Sebagai respon atas serangan tersebut, Iran melancarkan serangan balasan berupa peluncuran rudal dan bom ke beberapa pangkalan militer yang diyakini digunakan oleh pasukan AS dan sekutunya di Timur Tengah, termasuk wilayah yang berbasis di Israel.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyebut serangan udara AS sebagai “agresi terang-terangan” yang melanggar hukum internasional. Ia juga menegaskan bahwa Iran “tidak akan tinggal diam terhadap pelanggaran kedaulatan” dan siap melakukan perlawanan lanjutan.
Salah satu pangkalan yang terkena serangan bom disebut mengalami kerusakan sedang, meskipun belum ada laporan korban jiwa resmi dari pihak militer AS.
Baca Juga: Pasca Pengembalian Empat Pulau, Muzakir Manaf Pastikan Aceh Aman Damai
Dunia Internasional Menyerukan De-Eskalasi
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, bersama Sekretaris Jenderal PBB António Guterres, mendesak kedua belah pihak untuk menghentikan eskalasi dan kembali ke jalur diplomasi.
Sementara itu, Rusia dan Tiongkok menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan penyelidikan independen atas serangan-serangan yang terjadi. “Stabilitas kawasan berada di ambang jurang,” ujar Guterres dalam konferensi pers khusus di New York.
Pecahnya Dukungan di Internal Trump
Yang menarik, gelombang kritik tidak hanya datang dari pihak oposisi, tapi juga dari internal basis pendukung Trump. Mantan penasihatnya, Steve Bannon, mengkritik keputusan tersebut karena dianggap terlalu dekat dengan kepentingan luar negeri, khususnya Israel, dan menyimpang dari slogan “America First” yang selama ini diusung Trump.