Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta pada 7 November 2025 tidak hanya meninggalkan duka dan trauma, tetapi kini juga menimbulkan persoalan baru bagi sekolah tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan bahwa banyak siswa mengajukan permohonan untuk pindah sekolah akibat rasa takut dan kekhawatiran pasca tragedi itu.
Pramono menuturkan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk mencari solusi terbaik agar kondisi ini tidak berdampak berkepanjangan.
Ia mengaku tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini, sehingga penanganan harus dilakukan secara hati-hati dan terukur.
Sementara itu, proses pembelajaran di SMAN 72 masih berlangsung melalui metode pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pramono meminta pihak sekolah untuk segera menggelar pertemuan bersama guru dan orang tua siswa, agar dapat menentukan sistem belajar yang akan diterapkan selanjutnya—apakah siswa akan kembali belajar secara luring atau tetap melalui daring. Rencana pertemuan tersebut dijadwalkan pada Senin, sekaligus menjadi batas evaluasi pelaksanaan PJJ.
Kepala Sekolah SMAN 72 Jakarta, Tetty Helena Tampubolon, menegaskan bahwa kegiatan belajar mengajar pada 17 November 2025 masih dilakukan secara daring.
Hal ini dilakukan karena pihak sekolah masih menunggu persetujuan penuh dari orang tua, mengingat banyak dari mereka yang masih merasa cemas setelah kejadian ledakan.
Menurut Tetty, pihak sekolah tidak dapat memaksakan pembelajaran tatap muka jika orang tua belum sepenuhnya memberikan izin.
Ia mengakui bahwa keresahan masih terasa kuat di kalangan orang tua. Mereka khawatir kejadian serupa bisa terulang kembali, sehingga keputusan untuk kembali ke pembelajaran luring masih menjadi pertimbangan.
Ledakan di SMAN 72 sendiri terjadi saat siswa dan guru sedang melaksanakan salat Jumat di masjid sekolah. Peristiwa itu menyebabkan 96 orang menjadi korban, terdiri dari 67 luka ringan, 26 luka sedang, dan tiga luka berat.
Hasil penyelidikan Polda Metro Jaya mengungkapkan adanya tujuh bom yang ditemukan di area sekolah. Dua di antaranya meledak melalui aktivasi remote control, sementara beberapa lainnya berstatus tidak sempurna meledak atau masih aktif ketika ditemukan.
Pihak kepolisian juga mengamankan seorang pelajar yang diduga sebagai pelaku. Statusnya dikategorikan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan ia akan diperiksa setelah kondisi kesehatannya memungkinkan.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius pemerintah, aparat keamanan, serta masyarakat. Selain memastikan proses hukum berjalan, pemulihan psikologis siswa dan rasa aman di lingkungan sekolah menjadi fokus utama pemerintah provinsi DKI Jakarta.*