Jakarta, SUARA PEMBARUAN — Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkap adanya dana pemerintah sebesar Rp425 triliun yang mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama sulitnya masyarakat mendapatkan pekerjaan.
“Dana ratusan triliun rupiah ini berasal dari pajak dan penerimaan negara lain, tapi hanya diam di BI dan tidak bisa dimanfaatkan perbankan,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Ia menilai penumpukan dana itu membuat sistem keuangan menjadi “kering”, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mempersempit peluang kerja. “Dalam 1-2 tahun terakhir, masyarakat kesulitan mencari kerja karena ada kesalahan kebijakan, baik di sisi moneter maupun fiskal,” tegasnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Purbaya menyatakan akan menarik Rp200 triliun dari dana yang mengendap di BI, dengan restu Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut akan ditempatkan di bank swasta agar dapat diputar menjadi kredit, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Bank tidak akan membiarkan uang itu menganggur. Mereka pasti mencari return lebih tinggi, dari situlah kredit bisa tumbuh,” jelasnya. Purbaya menekankan langkah ini bukan sekadar menaruh dana, melainkan juga mendorong mekanisme pasar bekerja lebih aktif.
Ia menambahkan, BI telah diminta untuk tidak menarik kembali dana yang sudah dialihkan ke perbankan, sehingga kebijakan fiskal bisa berjalan maksimal.
Purbaya juga mengingatkan bahwa masalah serupa pernah terjadi di era Presiden Joko Widodo. Saat itu, pertumbuhan uang beredar hanya sekitar 7 persen bahkan sempat stagnan dua tahun berturut-turut. “Saya bilang ke Pak Jokowi, bangun apa pun tidak akan maksimal kalau mesin ekonomi pincang. Hanya pemerintah yang jalan, sementara 90 persen perekonomian melambat,” kenangnya.
Menurut Purbaya, stagnasi uang beredar kala itu juga berkontribusi pada gejolak sosial dan demonstrasi besar yang mencuat belakangan. “Sektor riil sulit bergerak, semua terhimpit, lalu lahirlah tagline #IndonesiaGelap. Kita salah arah karena 90 persen perekonomian sangat bergantung pada permintaan domestik,” pungkasnya.