Analis Soroti Kepemimpinan Fiskal, Desak Evaluasi Total Kabinet Ekonomi

Jakarta, SUARA PEMBARUAN – Harapan publik terhadap gebrakan besar di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dinilai mulai berbenturan dengan realitas fiskal yang semakin ketat. Analis dari Menteng Kleb, Kusfiardi, menilai optimisme percepatan pertumbuhan ekonomi yang sempat digaungkan kini kian meredup setelah data terbaru tak sesuai ekspektasi.

Transisi dari Sri Mulyani Indrawati disebut belum menghasilkan terobosan signifikan. Pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 hanya mencapai 5,1%, tertinggal dari target pemerintah sebesar 5,7%. Strategi belanja agresif (front-loading) yang diharapkan mendorong sektor riil juga dinilai belum efektif, sementara konsumsi rumah tangga tertekan oleh inflasi pangan dan energi.

Di sisi lain, tekanan fiskal semakin terasa. Defisit anggaran yang mendekati 3% mencerminkan ruang fiskal yang semakin sempit. Beban subsidi energi akibat tingginya harga minyak dunia serta bunga utang yang menembus Rp500 triliun menjadi faktor utama pembengkakan anggaran.

Digitalisasi perpajakan melalui sistem Core Tax yang diharapkan meningkatkan penerimaan negara juga belum menunjukkan hasil. Bahkan, rasio pajak Indonesia pada 2025 tercatat turun menjadi 9,31%, memicu kekhawatiran pelaku usaha terhadap pendekatan pajak yang dinilai lebih menekan wajib pajak lama dibanding memperluas basis ekonomi.

Kusfiardi juga menyoroti lemahnya respons pemerintah terhadap dinamika global, termasuk eskalasi konflik geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Minimnya koordinasi di tingkat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dinilai memperburuk sentimen pasar.

Dampaknya mulai terasa di pasar keuangan. Nilai tukar rupiah melemah hingga menyentuh Rp17.002 per dolar AS, sementara IHSG mengalami tekanan signifikan. Kenaikan yield obligasi negara 10-tahun ke level 7,1% turut mencerminkan meningkatnya persepsi risiko di mata investor global.

Menurutnya, kondisi ini memunculkan krisis kepercayaan, terutama karena kebijakan fiskal dianggap cenderung populis dan berorientasi jangka pendek, seperti program-program cepat hasil, dibanding penguatan fundamental ekonomi.

Sebagai solusi, Menteng Kleb mengusulkan empat arah kepemimpinan fiskal ke depan: menghadirkan teknokrat populis dengan kredibilitas global, menggeser bantuan sosial ke sektor produktif, memperkuat kemandirian fiskal nasional, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perpajakan.

Dalam situasi yang dinilai semakin mendesak, Kusfiardi bahkan mendorong langkah evaluasi total terhadap jajaran ekonomi kabinet. Ia menilai penyegaran kepemimpinan, termasuk di posisi Menteri Keuangan, menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.*