Mereka datang dengan toga dan harapan. Di antara peluk cium keluarga, ada selembar kertas yang disebut ijazah. Dicetak tebal, diteken rektor, diserahkan dengan upacara yang kadang lebih mirip perpisahan dari dunia ideal. Lalu mereka keluar dari auditorium, menyongsong dunia nyata—yang tak selalu ramah pada logika, apalagi pada gelar.Baca Juga: DPW PAN Sulsel di Tangan Sitti Husniah Talenrang
Beberapa bulan, bertahun, ada yang menunggu di ruang tamu rumahnya, menanti panggilan kerja yang tak kunjung datang. Mereka sarjana. Tapi di kolom status pekerjaan, mereka menulis: "mencari kerja".
Ada ironi dalam perayaan akademik kita: kita menyambut sarjana baru, menggelar pesta wisuda dengan tawa bahagia, tapi tak pernah menyiapkan tempat bagi mereka. Kita mendorong pendidikan tinggi, tapi abai pada pertanyaan: akan jadi apa setelah lulus?Baca Juga: Jambi yang Terlupakan: Menengok Potensi Alam dan Harapan yang Tersimpan
Tentu, universitas bukan pabrik pencetak pekerja. Tapi barangkali terlalu banyak yang percaya bahwa gelar adalah tiket masuk ke dunia kerja. Di negeri yang masih percaya pada formalitas, ijazah jadi semacam jimat. Tapi ketika realitas berkata lain—ketika pabrik tutup, kantor menyusut, dan teknologi menggantikan manusia—jimat itu kehilangan daya.Baca Juga: Kejurnas Motoprix Sumbagsel Piala Presiden Digelar di Bengkulu Selatan
Apakah salahnya pada sistem pendidikan? Atau pada dunia kerja yang kian sempit? Atau, seperti ditulis Pramoedya, "bangsa ini terlalu pandai melahirkan gelar, tapi tak pandai memakai akalnya"?
Ada yang berkata: ini zaman baru. Gelar bukan segalanya. Anak muda diminta "berinovasi", "berwirausaha", "menciptakan peluang". Tapi bahkan mimpi pun butuh modal. Dan di banyak tempat, kesempatan bukan soal ide, tapi siapa yang kau kenal.Baca Juga: Kapal Wisata Tenggelam, Wali Kota Bengkulu Ucapkan Duka Cita pada Keluarga Korban Meninggal
Maka lahirlah frustrasi diam-diam. Sarjana yang "banting setir" menjual pulsa. Sarjana yang jadi driver ojek online (ojol). Atau sarjana yang terpaksa menyembunyikan "identitas asli" mereka demi mendaftar masuk jadi asisten rumah tangga, sopir pribadi atau PPSU (Penanganan Prasarana dan Sarana Umum) atau lebih dikenal sebagai "pasukan oranye" yang hanya mensyaratkan lulusan SMP atau bahkan SD - semuanya demi alasan yang tak lagi klise: asal dapet kerja!Baca Juga: Pemkab Rejang Lebong Batasi Jam Operasional Truk Angkutan Batubara
Apa makna gelar di tengah pengangguran terdidik? Barangkali, kini gelar tak menjanjikan kemapanan, tapi menjadi semacam pernyataan: aku sudah berusaha. Aku sudah belajar. Tapi barangkali, bangsa ini yang belum belajar: bahwa tak cukup mencetak sarjana, kalau yang disiapkan hanya jalan buntu.Baca Juga: Pemkab Rejang Lebong Batasi Jam Operasional Truk Angkutan Batubara
Pada Senin pagi, 5 Mei 2025, Badan Pusat Statistik (BPS) membuka lembar terbaru tentang wajah ketenagakerjaan Indonesia. Laporan bertajuk "Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2025" bukan sekadar barisan angka, melainkan gema sunyi dari jutaan pencari harap.
Data itu menyuarakan kenyataan: per Februari 2025, sebanyak 7,28 juta jiwa di Indonesia berada dalam pelataran pengangguran—bertambah 83,45 ribu orang dibanding setahun sebelumnya. Sebuah lonjakan yang, meski tak terlihat kasatmata, membubung sebesar 1,11%.Baca Juga: Jambi yang Terlupakan: Menengok Potensi Alam dan Harapan yang Tersimpan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam konferensi pers pada hari itu, menyampaikan kabar:“Dibandingkan dengan Februari 2024, per Februari 2025 jumlah orang yang menganggur meningkat 83,45 ribu orang yang naik kira-kira 1,11%."
Angka tersebut membentuk persentase: 4,76% dari total angkatan kerja—persentase yang mengandung ribuan kisah, dari yang masih mencari celah peluang, hingga yang bersiap namun belum diberi mulai. Dari mereka yang menyiapkan usaha baru, hingga yang hanya bisa menatap dinding harapan karena merasa tak mungkin lagi diterima bekerja. Mereka inilah yang dicatat dalam istilah resmi: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).Baca Juga: Kejurnas Motoprix Sumbagsel Piala Presiden Digelar di Bengkulu Selatan
TPT, dalam definisi BPS, adalah cermin tenaga kerja yang tak terserap pasar—sebuah penanda akan potensi yang belum tergarap, waktu yang belum terpakai, dan tenaga yang belum berdaya. Di balik statistik, ada denyut yang menunggu didengar. Karena pengangguran bukan sekadar angka, melainkan pertanyaan tak terjawab tentang masa depan.*Baca Juga: Pesona Silvia Roy Shita, Selebgram 'Pemersatu Bangsa' dari Pulau Dewata