Teras Malioboro 1 Menuju Ikon Wisata Belanja

 Yogyakarta, suarapembaruan,news – Teras Malioboro 1 yang terletak Jl. Margo Mulyo, Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta ini dulunya adalah bekas Bioskop Indra, yang pada 26 Januari 2022 diresmikan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai salah satu ikon wisata belanja di Kota Yogyakarta.

Kepala UPT Balai Layanan Bisnis UMKM Dinas Koperasi dan UKM DIY Hellen Phornica dalam bincang-bincang dengan media pada Selasa (30/07/2024) menyatakan, Teras Malioboro 1 dengan luas total bangunan mencapai 6.493.75 meter persegi, menampung 888 tenant. Namun, pada tahun ini berkurang 20 karena ketidakaktifan pedagang. “Tetapi, fix harus tetap pada angka 888,” katanya.

Hellen Phornica menjelaskan, seluruh pedagang di Teras Malioboro 1, dulunya berasal dari 11 paguyuban yang berdagang di sepanjang selasar Malioboro. Namun setelah masuk, seluruh pedagang melebur menjadi satu dan tidak terkotak-kotakkan dalam paguyuban.

Dikatakan, data kunjungan di Teras Malioboro (TM) 1 selama tahun 2023 mencapai 2.880.796, naik dari tahun 2022 yakni 2.766.753 pengunjung, dan pada tahun 2023 omzet pedagang TM 1 mampu menyentuh angka Rp 12,1 miliar.

Sedang tahun 2024, terhitung Januari hingga Juli terhitung jumlah pengunjung telah mencapai 3.045.665. “Optimis akan terus meningkat, khususnya nanti saat Libur Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Untuk terus meningkatkan jumlah kunjungan, pengelola TM 1 terus bisa menciptakan inovasi dan event yang menarik. "Kami buatkan event-event yang mampu menarik pengunjung, contohnya event pesta bakpia yang berlangsung dua hari, ternyata mampu meraup omzet Rp 200 juta," ujarnya.

Diketahui, sejak masuk ke TM 1, seluruh pedagang belum dikenai biaya atau gratis dan kondisi tersebut menurut Hellen Phornica merupakan keputusan dari Gubernur DIY. “Nanti setelah seluruh pedang di Malioboro termasuk yang terdata dan ditampung di Teras Malioboro 2 yakni 1.041.000 pedang sudah terserap di lokasi yang baru, biaya atau retribusi baru akan dibicarakan. Gubernur memang meminta agar semenyata tidak dipungut biaya, untuk menjaga psikologis pedagang,” terangnya.

Meski demikian, untuk melaksanakan pendataan sekaligus alat ukur keberhasilan program, pedagang belum terbuka dalam menyampaikan informasi pendapatan. “Saat ditanyai oleh petugas banyak yang menutupi, sehingga dipakai cara lain yakni kuisioner pendataan dan kami minta mengisi sejujur-jujurnya," katanya.

Helen juga memaparkan bahwa timnya terus akan berupaya meningkatkan kualitas pedagang dan barang dagangannya dengan berbagai macam pendampingan, termasuk bantuan untuk mendapatkan sertifikasi halal, dan Nomer Induk Berusaha (NIB) serta kebutuhan pengembangan lainnya termasuk akses permodalan. (*)