Tujuh Rumah di Kota Semarang Rusak Akibat Banjir, 38 Rumah Rusak Akibat Longsor dan Pohon Tumbang

Semarang, suarapembaruan.news - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Endro Pudyo Martanto mengatakan, dalam masa transisi pasca-banjir proses pendataan kerugian akibat kerusakan yang disebabkan bencana dilakukan bersama jajaran instansi teknis terkait.

Setidaknya terdapat tujuh rumah rusak terdampak banjir. Sementara itu, sebanyak 38 rumah masuk kategori parah justru akibat tanah longsor dan tertimpa pohon tumbang.

"Kerusakan rumah itu sedang kami hitung nilai kerusakannya, setelah itu kami ajukan usulan Belanja Tak Terduga (BTT)," kata Endro, Sabtu (23/3).

Baca Juga: Jateng Segera Lakukan Rehabilitasi Pascabencana Banjir

Dalam penghitungan itu, pihaknya melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) yaitu, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang, termasuk secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, dan pemerintah pusat.

Misalnya kerusakan Jalan Raya Kaligawe merupakan kewenangan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jateng - Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jalan Woltermonginsidi di bawah kewenangan provinsi.

 Baca Juga: Mulai Rancang untuk Bersih-Bersih

Menurutnya, masing-masing OPD teknis tersebut telah menghitung titik-titik kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir beberapa waktu lalu. Khusus di Kota Semarang, pihaknya akan mengajukan usulan BTT.

"Jalan rusak relatif cukup merata karena hujan lalu menimbulkan genangan dampaknya aspal mengelupas. Misalnya jalan milik kota dan perkampungan akan menjadi kewenangan OPD sesuai dengan bidangnya," ujarnya.

 Baca Juga: Penumpang Mudik Lebaran Tujuan Pulau Jawa dan Sumatera di Bengkulu Masih Sepi

Sebelumnya, Wali Kota Semarang Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, penanganan bencana harus dilakukan secara kolaboratif. Mbak Ita sapaan akrabnya mengatakan, penanganan bencana memerlukan banyak pihak yang bergabung.

"Ini sangat berarti sekali bagi kami, bagi masyarakat Kota Semarang karena tidak mungkin kami Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang sendiri yang memberikan bantuan," kata Mbak Ita.