Viral JPO “Love-Hate Relationship” di Kuningan Akhirnya Dibongkar, Pramono Ungkap Alasannya

Keberadaan dua JPO yang memiliki fungsi hampir sama di lokasi berdekatan juga menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI.

Menurut Pramono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan fasilitas publik pada masa lalu belum sepenuhnya terintegrasi antarlembaga.

“Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan,” ungkapnya.

“Ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik, sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis,” sambung Pramono.

Ia menilai koordinasi menjadi faktor penting dalam pembangunan fasilitas publik, terutama di kawasan yang menjadi simpul transportasi massal.

Kenapa Dua JPO Bisa Berdiri Berdekatan?

JPO yang selama ini viral sebagai “Love-Hate Relationship” merupakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta yang dibangun jauh lebih dahulu dan sejak awal berfungsi sebagai akses penyeberangan bagi masyarakat.

JPO lainnya dibangun kemudian sebagai bagian dari integrasi transportasi yang melibatkan KAI dan LRT Jabodebek. Fasilitas tersebut dirancang untuk menghubungkan Stasiun LRT Jabodebek dengan Halte Transjakarta.

Pada masa sebelumnya, JPO lama milik Pemprov DKI juga digunakan sebagai akses langsung menuju halte Transjakarta.

Namun, setelah Halte Transjakarta dipindahkan dan diintegrasikan dengan kawasan Stasiun LRT Jabodebek, pola akses penumpang turut berubah.

Akses menuju halte kemudian dialihkan melalui JPO integrasi yang dibangun sebagai bagian dari sistem transportasi antarmoda.

Akibat perubahan tersebut, JPO lama tetap berdiri meski fungsi utamanya tidak lagi menjadi akses utama menuju halte.

Kini, keberadaan dua jembatan yang berdiri berdekatan tetapi tidak saling terhubung itu bakal segera berakhir.

Pemprov DKI memutuskan membongkar JPO lama dan mempertahankan fasilitas yang dinilai lebih relevan dengan sistem transportasi terintegrasi saat ini.

Langkah tersebut sekaligus menjadi evaluasi terhadap pembangunan fasilitas publik agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih fungsi maupun pembangunan yang kurang terkoordinasi.*