Beras Bansos Ditolak Warga Bangkalan, Firman Soebagyo Minta Bulog Benahi Sistem dan Audit Stok

Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Penolakan beras bantuan pangan oleh sejumlah kepala desa di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mendapat perhatian dari Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo. Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menarik dan mengganti beras yang dianggap berkualitas buruk oleh masyarakat.

Menurut Firman, langkah penggantian memang merupakan bentuk tanggung jawab atas keluhan yang muncul. Namun, yang lebih penting adalah mencari akar persoalan sehingga beras yang dipersoalkan kualitasnya bisa lolos hingga sampai ke tangan penerima manfaat.

“Yang perlu dijawab adalah mengapa beras dengan kualitas yang dikeluhkan masyarakat dapat terdistribusi. Ini menunjukkan adanya persoalan dalam pengelolaan stok, pengawasan mutu, atau sistem distribusi,” ujar Firman, Senin (8/6/2026).

Politikus senior Partai Golkar tersebut menilai perubahan warna pada beras umumnya terjadi akibat penyimpanan yang terlalu lama atau rotasi stok yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu, ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pergudangan dan distribusi bantuan pangan.

Firman menegaskan bahwa program bantuan pangan merupakan hak masyarakat yang harus dijalankan dengan standar kualitas tinggi. Menurutnya, kualitas beras harus dijaga sejak proses penyimpanan hingga penyaluran kepada penerima bantuan.

Ia menilai, jika sistem pergudangan, rotasi stok, dan distribusi berjalan optimal, maka risiko penurunan mutu beras akibat penyimpanan berkepanjangan dapat dicegah sejak awal.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR RI itu juga mengingatkan agar penerima bantuan pangan tidak dipandang sebagai pihak yang harus menerima barang dalam kondisi apa pun.

Masyarakat, kata dia, tetap berhak memperoleh bantuan dengan kualitas yang layak dan sesuai standar.

“Penerima bantuan pangan adalah warga negara yang harus dihormati martabatnya. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena ini bantuan, maka kualitasnya boleh diabaikan,” tegasnya.

Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Firman meminta Perum Bulog melakukan audit internal terhadap sistem pengelolaan stok dan distribusi. Audit tersebut dinilai penting guna memastikan tidak ada beras yang tersimpan terlalu lama hingga mengalami penurunan kualitas.

Selain itu, ia mendorong penguatan sistem pengendalian mutu atau quality control di seluruh rantai distribusi, mulai dari gudang penyimpanan hingga titik penyaluran kepada masyarakat.

Menurut Firman, solusi yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar mengganti beras yang bermasalah, melainkan memperbaiki sistem secara menyeluruh agar produk yang keluar dari gudang benar-benar memenuhi standar kualitas.

Ia menambahkan, evaluasi menyeluruh penting dilakukan karena program bantuan pangan merupakan instrumen strategis pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu daya beli masyarakat.

“Kepercayaan publik terhadap program bantuan pangan harus terus dijaga. Karena itu yang perlu diperkuat bukan hanya mekanisme penggantian, tetapi juga pengawasan, pengelolaan stok, dan distribusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” pungkas legislator asal Pati, Jawa Tengah tersebut.*