Jakarta – SUARA PEMBARUAN – Keberpihakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman terhadap nasib petani, kembali mendapat apresiasi dari kalangan petani singkong. Hal itu terjadi setelah Mentan mengeluarkan keputusan yang menetapkan harga singkong petani sebesar Rp1.350 per kilogram (Kg).
Keputuisan itu disambut gembira oleh para petani singkong Lampung, dianggap sebagai solusi atas konflik harga yang selama ini terjadi antara petani dan industri tepung.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI) Lampung, Dasrul Aswin, mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Mentan Amran atas kebijakan tersebut. Bahkan, ia menyebut Mentan Amran sebagai “Bapak Petani Singkong Indonesia” karena keberpihakannya terhadap petani.
“Terima kasih kepada Bapak Menteri (Andi Amran Sulaiman) yang menjadi bapak petani atas persoalan harga yang selama ini memberatkan kami,” ujar Dasrul saat menghadiri audiensi bersama pelaku industri di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jumat (31/1).
Dasrul menegaskan bahwa petani akan mengikuti keputusan tersebut dan berharap pelaku industri tepung juga mematuhinya.
“Jangan sampai keputusan sudah dibuat, tetapi pelaku industri tidak mematuhinya. Ini jelas merugikan petani karena harga yang selama ini ada sangat kecil,” katanya.
Pada audiensi yang digelar di kantor Kementan tersebut, Mentan Amran berhasil mempertemukan petani singkong dan pelaku industri tepung dalam sebuah pertemuan yang menghasilkan kesepakatan harga Rp1.350 per kilogram.
Harga tersebut mulai berlaku secara nasional per hari ini. Selain itu, Mentan Amran menegaskan bahwa industri wajib menyerap singkong dalam negeri dan tidak boleh melakukan impor tanpa persetujuan pemerintah.
“Pertama, aku putuskan harga per hari ini, Rp1.350 per kilogram. Kalau ada yang melanggar atau melakukan impor tanpa izin, akan berhadapan dengan saya,” tegasnya.
Mentan Amran juga telah meminta Direktur Jenderal Tanaman Pangan beserta jajarannya untuk turun ke lapangan untuk menyusun turunan dari ketetapan harga tersebut. Langkah ini diambil guna memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan berpihak kepada petani.(SP.news)