Jakarta -- SUARA PEMBARUAN -Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Pertahanan RI berkomitmen mendorong kemandirian obat dan pangan sebagai bagian dari penguatan ketahanan nasional.
Komitmen bersama ini terungkap dalam pertemuan Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar dengan Menteri Pertahanan, Syafrie Syamsuddin di Kantor Kementerian Pertananan, Jakarta, Kamis (2/1/2024).
Taruna Ikrar mengatakan BPOM memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan nasional terutama dalam bidang obat dan pangan.
Menurut dia pangan dan obat merupakan kebutuhan primer setiap warga yang berimplikasi pada ketahanan nasional.
"BPOM melakukan pengawasan dari hulu ke hilir. Mulai dari produksi, distribusi hingga surat izin ekspor dan impor," kata Taruna usia pertemuan.
Ilmuwan dunia ini menambahkan dalam pertemuan dengan Menhan, keduanya juga sepakat mendorong kemandirian obat dan pangan.
Selama ini, kata dia 90 persen bahan obat di Indonesia sangat bergantung pada impor dari China, Jerman, India, dan Amerika Serikat.
"Kita tidak boleh lagi bergantung pada negara lain. Jadi perlu dipikirkan bahan obat dibuat di dalam negeri sendiri," kata Wakil Ketua Umum PP Ikatan Alumni Universitas Hasanuddin (IKA UNHAS).
Pengembangan pengobatan tradisional juga menjadi perhatian BPOM dan Kementerian Pertahanan.
Kedua lembaga ini bersepakat mendorong pengobatan herbal di Indonesia.
Bahkan kata Taruna, Rumah Sakit Jenderal Soedirman yang dikelola Kementerian Pertahanan sudah memiliki layanan khusus untuk pengobatan tradisional atau pengobatan herbal.
"Obat tradisional di Indonesia mencapai 17.200. Sayangnya obat herbal yang berstandar baru 97 buah," katanya lagi.
Kemenhan dan BPOM juga menjajaki peluang kerja sama untuk produksi dan pengelolaan obat nasional dengan membentuk perusahaan farmasi.
Selama ini Kemenhan memiliki unit farmasi baik yang dikelola TNI maupun kepolisian.