nasional

Presiden Prabowo Percaya Andi Amran mampu Wujudkan Swasembada Pangan

Minggu, 3 November 2024 | 10:32 WIB
Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, berjalan di antara hamparan sawah di salah satu lokasi, membahas masalah pertanian menuju swasembada pangan. (Ist)

Polri dan TNI Menjadi Motor Penggerak Ketahanan Pangan

Jakarta – SUARA PREMBARUAN – Perhatian Prabowo Subianto terhadap pertanian di Indonesia sudah terfokus sebelum dirinya menjadi presiden. Seusai dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo langsung memanggil  Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, keduanya membahas rencana menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada pangan dengan melibatkan berbagai unsur.

Prabowo sengaja mempertahankan Andi Amran untuk membenahi Kementerian Pertaniaan (Kementan) RI, sebelumnya dia sempat satu periode memimpin Kementan lalu digantikan oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL). Ketika  SYL tersandung kasus korupsi, Presiden Joko Widodo mengembalikan Andi Amran di posisi mentan. Dan saat Prabowo Subianto dilantik menggantikan Jokowi, Menteri Pertanian asal Bugis-Bone itu tetap dipakai untuk mengisi kabinet Prabowo karena Amran dianggap bersih,  memiliki kemampuan dan pengalaman.

Prabowo menegaskan, komitmen swasembada pangan harus dicapai dalam waktu 3-4 tahun. Dia mengapresiasi kerja Kementan, para penyuluh pertanian, Babinsa, dan Bhabinkatibmas, semua berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan di masyarakat. Polri dan TNI memiliki tanggunga jawab untuk menjaga ketahanan pangan.

"Saya sangat berterima kasih kepada Mentan (Andi Amran) dan para penyuluh pertanian, mengapresiasi bahwa misi anda sangat mulia. Apalagi dibantu oleh TBI-Polri melalui para Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai motor penggerak dalam ketahanan pangan nasional," ujar Presiden Prabowo, dikutip dari keterangan pers SSDM Polri, Rabu (23/10/2024).

Menindaklanjuti program dan gagasan Presiden Prabowo, Polri langsung mengambil ancang-ancang  menyiapkan sejumlah langkah. Di antaranya, melakukan sosialisasi perekrutan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus), mengambil calon Bintara dari latar belakang sekolah pertanian.

Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan akan merekrut Bakomsus SMK Pertanian. Sehingga, harapnya, semakin banyak generasi baru Polri yang menguasai kemampuan di bidang pertanian.

"Menindaklanjuti program ketahanan pangan Asisten SDM Polri akan merekrut Bakomsus yang berasal dari pertanian. Bakomsus adalah bintara kompetensi khusus, yang berasal dari pertanian," ungkap Kadiv Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho kepada wartawan di The Tribrata, Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2024).

Sandi menerangkan Polri telah melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian dan pihak terkait lainnya guna mengetahui lembaga-lembaga pendidikan yang fokus di bidang pertanian dan ahli gizi. Dia mengatakan hal ini sedang dirancang oleh Asisten Kapolri Bidang SDM.

"Rencana, kickoff akan disampaikan bulan November ini, akan disosialisasi dan kemudian di bulan Desember sudah mulai perekrutan untuk bisa mendapatkan calon-calon terbaik untuk mengawali soal ketahanan pangan maupun untuk masalah keahlian di bidang gizi," ujar Sandi.

"Dengan tambahan satu kompetensi SMK Pertanian, minimal dia akan lebih cepat lagi bisa beradaptasi dengan masyarakat pertanian karena dia sudah punya background pengetahuan yang cukup. Oleh karena itu, saya minta tolong dipersiapkan, didata SMK-SMK Pertanian yang ada di provinsi masing-masing itu ada berapa?" terang Irjen Dedi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Polri mendukung program pemerintah terkait percepatan swasembada pangan. Langkah Polri untuk mendukung program itu dengan bekerja sama Kementerian Pertanian.

Kapolri Jenderal Listio Sigit dalam video conference di Mabes Polri, Senin (28/10) langsung mengumpulkan seluruh jajarannya di tingkat polda dan polres melalui video conference pada hari pertama setelah mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Magelang, Jawa Tengah.

Jendral Sigit menyampaikan beberapa arahan, salah satunya terkait percepatan swasembada pangan. Jenderal Sigit mengatakan bagi polda atau polres yang di daerahnya ada wilayah Perhutani, wilayah PTPN, atau tanah milik daerah yang belum termanfaatkan agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Halaman:

Terkini

Polda Sulsel Tindak Penyalahgunaan BBM Subsidi

Selasa, 2 Juni 2026 | 20:25 WIB