Rektor Unhas : Banyak Pejabat Ikut Pendidikan, Tapi Belum Mampu Selesaikan
Makassar – Suarapembaruan,news. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Brigjen. Pol. (Purn.) Drs. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum, berhasil meraih gelar doktor dengan predikat cum laude setelah mempertahankan disertasinya berjudul "Model Collaborative Policy Innovation dalam Pengembangan Sosial Ekonomi Masyarakat Kawasan Pesisir Wilayah Perbatasan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara" pada ujian promosi di hadapan dewan penguji, di Aula Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM), Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Senin (19/08/2024).
Ujian promosi ini dipimpin Rektor Unhas, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, bertindak selaku promotor, didampingi Prof. Dr. Muh Akmal Ibrahim, M.Si selaku kopromotor, Prof. Dr. Moch. Thahir Haning, MSi selaku kopromotor, Dr. Eng. Abdul Rachman Rasyid, ST, MSi selaku penguji internal, Prof. Dr. Ir. Budimawan, DEA selaku penguji internal, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, PhD selaku penguji internal, dan Prof. Dr.Ing. Ir. Daud Nawir, ST, MT, IPM AseanEng.
Turut menyaksikan ujian promosi tersebut, Kapolda Kaltara Irjen. Pol. Hary Sudwijanto, SIK., MSi, Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, MAP, Kajati NTT, Walikota Tarakan, para alumni SMANSA 82 Makassar, para alumni SMP Poso, para staf ahli, keluarga dan undangan lainnya.
Zainal Arifin Paliwang yang didampingi istri tercinta, Hj Rahmiah, SH menyampaikan, Kabupaten Nunukan menghadapi banyak polemik terutama terkait peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta pengembangan sumber daya lautnya.
Selama ini, masyarakat pesisir sering dipandang sebagai masyarakat tertinggal secara ekonomi, padahal secara normatif, masyarakat pesisir seharusnya merupakan masyarakat sejahtera karena potensi sumber daya alamnya yang besar.
"Permasalahan nelayan dan masyarakat pesisir merupakan permasalahan kompleks, sehingga usaha pemberdayaannya membutuhkan perhatian serius dan kajian yang mendalam oleh berbagai pihak," ungkap pria kelahiran Makassar 6 Desember 1962 ini.
Menurut mantan Wakapolda Kalimantan Utara ini, potensi ekonomi melalui kewirausahaan di wilayah pesisir Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara sangat besar, karena volume perdagangan cukup besar.
"Maka, potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal. Dinamika ini menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah mengoptimalkan inovasi kebijakan," tegas Zainal yang juga menjabat Ketua Umum IKA SMANSA 82.
Terkait invasi kebijakan pengembangan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi laut Kabupaten Nunukan, sangat dibutuhkan kolaborasi dengan asumsi, (1) belum adanya komitmen dasar yang diinisialisasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan dan merumuskan kebijakan inovatif dalam mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.
Kemudian, (2) faktor penyebab timbulnya inovasi kebijakan serta Upaya untuk menyebarkan inovasi ke dalam kebijakan, masih didasari pada motivasi kelompok secara parsial.
Dan, (3) kapasitas para aktor untuk melakukan aksi bersama masih sangat terbatas. Hal itu didasari bahwa di Kabupaten Nunukan belum terdapat pengaturan prosedur dan institusi bersama untuk menjadi wadah dalam menghadirkan tindakan bersama dalam menciptakan inovasi kebijakan.
Berdasarkan hal ini, ungkap Zainal Arifin Paliwang, sangat pentingnya untuk melihat determinan dan penyebaran dalam inovasi kebijakan serta urgensi melibatkan konsep dinamika tata kelola kolaboratif dalam inovasi kebijakan pemerintah daerah serta berfokus pada persoalan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan pengelolaan potensi kelautan di wilayah perbatasan di daerah, maka penelitian ini berorientasikan pada "policy innovation dalam pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat kawasan pesisir wilayah perbatasan di Kalimantara Utara".
Alumni Akabri Magelang tahun 1986 ini menyatakan, tujuan penelitiannya untuk menganalisis dan menentukan strategi membangun komitmen, motivasi, kapasitas bersama stakeholder dalam inovasi kebijakan yang kolaboratif. Kemudian menganalisis dan menentukan faktor penyebab terlaksananya inovasi kebijakan yang kolaboratif, serta menentukan model inovasi kebijakan kolaboratif tersebut.