"Dengan begitu, bisa dilihat efektivitas dan efisiensi kinerja tersebut untuk mencapai target program, dan prinsip-prinsip itu harus ada pada tim manajemen kinerja pemerintah provinsi," demikian kata Gubernur Rohidin.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy, mengatakan tujuan dari evaluasi SAKIP ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
"Jika SAKIP sudah baik, hal itu dapat terlihat dari efisiensi dalam APBD, dipastikan APBD yang dikeluarkan berdampak pada kinerja," kata Hasmy dalam video conference.
Hasmy juga menyampaikan bahwa nilai AKIP Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 sebesar 69,31 persen atau predikat B. Untuk mencapai nilai BB (sangat bagus), jelasnya, perlu langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan 'logical framework' yang benar.
Selain itu, perlu adanya peningkatan pencapaian kinerja serta penggambaran perubahan pola pikir budaya kinerja akibat penerapan manajemen kinerja.
"Pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi, pelaksanaan refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja, dan efisiensi anggaran," jelasnya.
Selain itu, gambaran perkembangan evaluasi SAKIP dengan melihat tindak lanjut hasil evaluasi tahun sebelumnya.(*)