Banda Aceh, SUARA PEMBARUAN – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambatnya penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda provinsi tersebut pada akhir November 2025. Dalam pernyataannya, Mualem menilai bahwa Aceh diperlakukan tidak adil oleh pemerintah pusat, bahkan ia menggunakan analogi pahit bahwa Aceh seperti anak tiri yang mengemis minta nasi kepada ibu bapaknya. Padahal, bencana yang terjadi beberapa bulan lalu tercatat sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia.
Mualem menyampaikan keluhan ini saat membuka Musrenbang RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh. Ia menegaskan bahwa meskipun sudah hampir lima bulan pascabencana, rehabilitasi infrastruktur vital seperti jembatan dan jalan di berbagai wilayah Aceh masih belum tersentuh. Akibatnya, di sejumlah daerah pedalaman, masyarakat terpaksa menggunakan rakit dan tali untuk menyeberangi sungai karena jembatan yang ambruk tidak kunjung diperbaiki.
Salah satu sumber frustrasi utama adalah proses perizinan dari pemerintah pusat yang berbelit-belit, terutama untuk pekerjaan pengerukan muara sungai atau kuala. Menurut Mualem, jika pengerukan tidak segera dilakukan, aliran air dari gunung akan tersumbat sehingga berpotensi menimbulkan banjir yang lebih parah di masa depan. Namun, upaya untuk mendapatkan izin terus menemui jalan buntu, dan ia mengaku harus bolak-balik ke Jakarta untuk mengurus persetujuan dari kementerian terkait.
Kekecewaan juga datang dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Bupati Aceh Barat, Tarmizi, mengungkapkan bahwa wilayahnya mengalami kerugian pascabencana hingga 1,29 triliun rupiah, meliputi kerusakan di sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lintas sektor. Namun, Aceh Barat sama sekali tidak masuk dalam daftar penerima tambahan Transfer ke Daerah Aceh senilai 824 miliar rupiah dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai sangat ironis karena dokumen rencana rehabilitasi yang disusun bersama pemerintah provinsi telah diverifikasi dan disetujui, namun realisasi anggaran justru mengabaikan daerah yang paling parah terkena musibah.
Selain masalah birokrasi dan anggaran, lambatnya penanganan juga berdampak langsung pada kerusakan yang berulang. Banjir bandang susulan kembali melanda Aceh Tengah pada akhir Maret dan akhir April 2026, menyebabkan jembatan darurat putus dan puluhan desa kembali terisolasi. Akibatnya, biaya pemulihan terus membengkak karena kerusakan terjadi sebelum pemulihan permanen selesai. Hingga berita ini diturunkan, status transisi darurat pun kembali diperpanjang hingga 90 hari ke depan.
Mualem pun mengajak seluruh bupati dan wali kota di Aceh untuk tidak tinggal diam. Ia meminta mereka untuk bersama-sama mendesak pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Ia menekankan bahwa tanpa tindakan nyata, musibah serupa akan terus berulang dan beban masyarakat Aceh akan semakin berat.