Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Jakarta mengecam keras aksi penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus, Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Peristiwa tersebut terjadi di kawasan Jalan Salemba I Talang, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. PBHI mendesak kepolisian segera melakukan pemetaan, mengidentifikasi, dan menangkap pelaku beserta otak di balik percobaan pembunuhan terhadap aktivis HAM tersebut.
Ketua PBHI Jakarta, Muhammad Ridwan Ristomoyo, menegaskan bahwa Polri harus bergerak cepat melakukan penyelidikan menyeluruh. Menurutnya, tidak menutup kemungkinan serangan ini memiliki motif politik yang mengarah pada upaya pembungkaman total terhadap suara kritis.
“PBHI Jakarta mendesak Polri segera mengidentifikasi pelaku dan melakukan penyelidikan menyeluruh. Sebab, bukan tidak mungkin motif dan dalang di balik penyerangan ini mengarah pada pembungkaman total,” ujar Ridwan dalam konferensi pers di Sekretariat PBHI Jakarta, Kebayoran Baru, Sabtu (14/3/2026).
Ridwan menilai peristiwa keji yang menimpa Andrie Yunus merupakan gejala serius dari menguatnya otoritarianisme. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut adalah bentuk represi terukur terhadap aktivis dan pembela HAM, yang bertujuan mempersempit ruang kritik di tengah masyarakat.
Data organisasi masyarakat sipil sepanjang tahun 2025 menunjukkan bahwa sebanyak 283 pembela HAM mengalami serangan akibat kerja-kerja advokasi mereka. Bentuk serangan itu beragam, mulai dari kriminalisasi, penangkapan, pelaporan ke polisi, hingga percobaan pembunuhan. Dari jumlah tersebut, jurnalis dan masyarakat adat menjadi kelompok yang paling banyak disasar, masing-masing sebanyak 106 dan 74 orang.
Ridwan menegaskan bahwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus harus dipandang sebagai alarm serius bagi seluruh aktivis dan pembela HAM di Indonesia. Ia mengingatkan bahwa dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo, kebebasan sipil semakin menyusut dan kondisi demokrasi kian memburuk.
“Sekali lagi, peristiwa ini adalah alarm bagi aktivis dan pembela HAM. Kita harus mengingat kembali bahwa satu tahun pemerintahan Prabowo kebebasan sipil kian menyusut dan buruk. Ini alarm bagi kehidupan bernegara,” tutup Ridwan.