Surabaya, SUARA PEMBARUAN – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan sosial dan pemberdayaan desa senilai Rp 7.735.250.000 dalam kegiatan Sapa Bansos yang dipusatkan di Pendopo Kabupaten Pasuruan, Selasa (17/2/2026).
Penyaluran ini menjadi bansos pertama pada Tahun Anggaran 2026 sekaligus bagian dari strategi terpadu penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Khofifah menegaskan, bantuan yang disalurkan tidak sekadar distribusi anggaran, melainkan bagian dari desain besar pembangunan yang mengintegrasikan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi desa.
Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat rentan, dapat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan.
“Perlindungan sosial kita kuatkan, desa kita berdayakan, agar masyarakat naik kelas secara bertahap dan berkelanjutan,” katanya.
Dari total Rp 7.735.250.000 tersebut, alokasi Tahap I Tahun 2026 yang disalurkan di Kabupaten Pasuruan sebesar Rp 4.589.450.000. Anggaran tersebut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta dukungan BUMD Provinsi Jawa Timur.
Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Plus Tahap I, bantuan diberikan kepada 1.747 keluarga masing-masing sebesar Rp 500.000 dengan total Rp 873.500.000. Program ini akan disalurkan dalam empat tahap sehingga total bantuan PKH Plus Tahun 2026 di Kabupaten Pasuruan mencapai Rp 3.494.000.000.
Sementara itu, Bantuan Sosial Kemiskinan Ekstrem Tahap I disalurkan sebesar Rp 2.254.500.000 kepada 1.503 jiwa. Intervensi ini merupakan bagian dari percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem berbasis data presisi.
Pada sektor disabilitas, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) Tahap I diberikan kepada 83 penerima, masing-masing Rp 900.000 dengan total Rp 74.700.000. Selama empat tahap, total alokasi ASPD mencapai Rp 298.800.000 sebagai wujud komitmen inklusivitas dan keadilan sosial.
Di bidang pemberdayaan ekonomi, melalui program KIP Putri Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Perempuan Tangguh Jawa Timur Sejahtera), disalurkan Rpv300.000.000 kepada 100 penerima manfaat, masing-masing Rp 3.000.000. Program ini mendorong tumbuhnya wirausaha perempuan yang tangguh dan mandiri.
Kemudian, KIP PPKS Jawara (Kewirausahaan Inklusif Produktif Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Jawa Timur Sejahtera) disalurkan sebesar Rp 30.000.000 kepada 10 penerima manfaat, masing-masing Rp 3.000.000, guna memperkuat kapasitas usaha kelompok PPKS agar lebih produktif dan berdaya saing.
Pemprov Jatim juga memperkuat peran pilar sosial sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat. Pada Tahap I, bantuan diberikan kepada 182 penerima dengan total Rp 100.400.000, dan selama empat tahap dukungan mencapai Rp 401.600.000.
Selain perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa menjadi fokus penting. Bantuan sebesar Rp 941.350.000 disalurkan melalui program BUMDesa, Desa Berdaya, dan Jatim Puspa. Dukungan tersebut diperkuat dengan zakat produktif BUMD sebesar Rp 15.000.000 untuk 30 penerima manfaat guna mendorong usaha produktif masyarakat.
Dengan bantuan yang disalurkan, Khofifah menegaskan, desa harus menjadi episentrum pertumbuhan baru. BUMDesa dan program pemberdayaan bukan hanya instrumen ekonomi, melainkan fondasi kemandirian jangka panjang.