Jakarta, Suarapembaruan – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan pada periode Februari–Mei 2026. Keputusan ini diambil dalam Rapat Dewan Komisioner LPS tanggal 19 Januari 2026, dengan TBP simpanan rupiah di bank umum tetap 3,50%, simpanan rupiah di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebesar 6,00%, serta simpanan valuta asing di bank umum tetap 2,00%.
Pgs. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada evaluasi komprehensif. Tren suku bunga pasar simpanan yang menurun, pertumbuhan simpanan yang positif, likuiditas perbankan yang memadai, serta cakupan penjaminan yang mencapai 99,94% untuk bank umum dan 99,97% untuk BPR jauh melampaui mandat UU sebesar 90% menjadi pertimbangan utama. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang terus bergulir dan pengelolaan risiko makroekonomi global-nasional turut mendukung kebijakan stabil ini.
Data per Desember 2025 menunjukkan kinerja perbankan nasional yang solid: kredit tumbuh 9,63% (yoy) didorong kredit investasi, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 13,83% (yoy) berkat aktivitas belanja pemerintah dan korporasi, rasio kecukupan modal (KPMM) terjaga di 26,05%, serta rasio likuiditas (AL/DPK) mencapai 28,57% jauh di atas ambang batas minimum.
LPS juga mengimbau perbankan untuk terus transparan menyampaikan informasi TBP kepada nasabah melalui berbagai kanal, sebagai bagian dari prinsip 3T penjaminan: Tercatat, Tidak melebihi TBP, dan Tidak melanggar hukum yang merugikan bank.
Dalam paparan kinerja 2025, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution menyampaikan capaian positif: total aset LPS naik 13,6% menjadi Rp276,2 triliun (unaudited), surplus Rp33,8 triliun (naik 13,8%), dan cadangan penjaminan Rp213,4 triliun (naik 13,3%). LPS juga berkontribusi melalui pembayaran pajak Rp3 triliun serta pembelian SBN Rp51,4 triliun, di samping bantuan sosial LPS Peduli senilai Rp1,4 miliar untuk korban bencana.
Ke depan, tahun 2026 disebut sebagai “The Great Leap” bagi LPS. Program strategis mencakup percepatan persiapan penjaminan polis (target implementasi 2027), pengembangan IT BPR, serta kolaborasi intensif untuk meningkatkan literasi keuangan dan mengurangi populasi unbanked di Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menegaskan komitmen LPS menjadi lembaga resolusi terdepan di kawasan regional, guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.