Jakarta, Suarepembaruan - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri tampil gagah dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja (Panja) Perbatasan Negara Komisi II DPR RI di Gedung DPR, hari ini.
Di hadapan para kepala daerah perbatasan lainnya serta Wakil Menteri Dalam Negeri, beliau menyampaikan visi tegas bahwa kawasan perbatasan Papua bukan lagi wilayah terpencil yang tertinggal, melainkan beranda depan negara yang strategis, penuh potensi, dan siap menjadi motor penggerak ekonomi nasional.
“Sudah saatnya kita tinggalkan pola inward looking yang memandang perbatasan sebagai daerah pinggiran. Kini, kita harus outward looking serta jadikan perbatasan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi, pusat interaksi lintas negara, dan lambang kuatnya kehadiran negara di ujung terdepan,” tegas Gubernur Fakhiri dengan penuh semangat.
Pemerintah Provinsi Papua telah menggelar langkah konkret di mulai dari pembangunan perumahan bagi masyarakat eks-pelintas batas (repatrian), penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Keerom, hingga rapat koordinasi infrastruktur perbatasan dan kajian pengembangan potensi wilayah termasuk rencana pasar perbatasan.
Tak hanya itu, upaya penegasan batas negara terus digenjot melalui sosialisasi aturan lintas batas, joint verification pelintas batas, pemeliharaan pilar batas RI–PNG, serta agenda rutin kerja sama internasional seperti Border Trade Fair/Festival RI–PNG, Border Liaison Meeting, dan Border Liaison Officer Meeting.
Gubernur juga mengusulkan pembangunan dua fasilitas kunci baru, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Distrik Waris, Kabupaten Keerom, dan Pos Lintas Batas Laut Negara (PLBLN) di Kota Jayapura.
Kedua pos ini diharapkan memperkuat pelayanan lintas batas sekaligus pengawasan wilayah darat dan laut secara lebih efektif.
Di sisi lain, Gubernur tak menutup mata terhadap tantangan: kerawanan pertahanan-keamanan, keterisolasian, persoalan hak ulayat dan batas negara, pengelolaan SDA yang belum optimal, rendahnya kualitas SDM, serta maraknya aktivitas ilegal lintas batas. Untuk itu, arah kebijakan ke depan difokuskan pada:
Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas wilayah,
Penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, listrik, air bersih, telekomunikasi),
Penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan pariwisata,
Peningkatan kualitas SDM serta layanan sosial dasar,
Penguatan keamanan dan identitas nasional, serta
Kerja sama lintas sektor dan lintas negara yang lebih intensif.
“Kami mengajak Komisi II DPR RI untuk terus mendukung penuh agar pembangunan perbatasan Papua berjalan terpadu, berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di garis depan negara ini. Bersama, kita wujudkan perbatasan yang kuat, sejahtera, dan menjadi kebanggaan Indonesia!” pungkas Gubernur Matius D. Fakhiri.