Jayapura, SUARAPEMBARUAN – Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, melakukan sidak ke Rumah Sakit Khusus (RSK) Abepura, rumah sakit jiwa rujukan utama di Papua. Kunjungan ini bertujuan memeriksa langsung kualitas pelayanan, terutama untuk pasien tanpa BPJS yang datang dari berbagai kabupaten seperti Sarmi, Waropen, dan Jayapura.
Inspeksi Mendadak Ungkap Problematika Pelayanan di RS Jiwa Abepura Papua
Jayapura, 18 Desember 2025 – Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Papua, Danny Korwa, melakukan sidak ke Rumah Sakit Khusus (RSK) Abepura, rumah sakit jiwa rujukan utama di Papua. Kunjungan ini bertujuan memeriksa langsung kualitas pelayanan, terutama untuk pasien tanpa BPJS yang datang dari berbagai kabupaten seperti Sarmi, Waropen, dan Jayapura.
Hasil sidak mengungkap sejumlah masalah yang mendesak untuk dibenahi. Salah satunya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang diadakan sejak 2022 belum beroperasi. Korwa menyatakan akan kembali memeriksa pada 29 atau 30 Desember mendatang untuk memastikan perangkat terpasang dan berfungsi.
Ia juga menyoroti kedisiplinan dokter berstatus ASN yang wajib menjalankan tugas dinas dari pukul 08.00 hingga 15.00 WIT sebelum melakukan praktik di tempat lain. Selain itu, terdapat keluhan pasien mengenai kurangnya air bersih di ruang rawat inap, serta masalah ketersediaan obat-obatan, layanan laundry, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya.
"Saya minta semua kekurangan ini segera ditindaklanjuti. Jika ada kendala, laporkan kepada pemerintah untuk dicarikan solusi. Temuan ini akan saya laporkan langsung kepada gubernur," tegas Korwa. Ia menekankan pentingnya disiplin pegawai dan sikap terbuka pimpinan rumah sakit terhadap kritik masyarakat.
Merespons temuan tersebut, Direktur RSK Abepura, dr. Guy Yana Emma Come, mengakui adanya penumpukan pasien karena masyarakat lebih memilih berobat langsung ke rumah sakit spesialis ini daripada puskesmas atau fasilitas kesehatan primer. Hal ini disebabkan oleh persepsi bahwa RSK Abepura memiliki stok obat yang lebih lengkap.
Saat ini, pasien rawat jalan mencapai 60-100 orang per hari atau sekitar 1.200 orang per bulan, sementara pasien rawat inap sekitar 24 orang. Rumah sakit juga mengalami keterbatasan reagen laboratorium yang diatasi melalui kerja sama dengan RSUD Abepura, serta kekosongan stok obat psikotropika seperti Trihexyphenidyl dan Carbamazepine.
"Kami akan melakukan pembenahan menyeluruh pada awal tahun 2026, termasuk meningkatkan disiplin pegawai terkait pemenuhan utilitas seperti air, listrik, dan makanan pasien tepat waktu. Kami memohon dukungan penuh dari pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan agar peran puskesmas serta fasilitas kesehatan lain dapat lebih optimal," ujar Emma Come.
Inspeksi ini menunjukkan komitmen pengawasan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan jiwa di Papua, meski masih dihadapkan pada berbagai tantangan operasional dan beban pasien yang tinggi.