Jayapura, SUARAPEMBARUAN – Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jayapura terus meningkat. Hingga November 2025, Polresta Jayapura Kota mencatat 126 kasus kekerasan anak, melonjak drastis dari 89 kasus sepanjang tahun sebelumnya.
“Ini bukan sekadar angka. Ini sinyal darurat kegagalan kita menciptakan ruang aman bagi anak-anak di kota yang ingin jadi Kota Layak Anak,” tegas Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol W.A. Maclarimboen, dalam dialog interaktif RRI Jayapura bertajuk “Mencegah Kekerasan terhadap Anak: Peran Pemerintah, Media dan Keluarga”, Jumat (5/12/2025).
Banyak kasus tenggelam karena rasa malu keluarga dan kedekatan hubungan korban-pelaku. Akibatnya, korban tak mendapat perlindungan memadai.
Yang lebih memprihatinkan belum ada rumah aman khusus bagi korban kekerasan anak dan perempuan di tingkat kota/kabupaten.
Sementara itu, media masih jadi “pelaku kekerasan kedua”. Masih ada pemberitaan yang nekat membuka identitas korban kekerasan seksual dan anak melanggar Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik.
“Ada stasiun TV yang sudah bagus, wajah korban di-blur, nama disamarkan. Tapi masih banyak juga yang seenaknya menyebut identitas. Ini harus dihentikan,” ujar Sekretaris FJPI Papua, Hendrina Dian Kandipi, yang juga Kepala Biro Antara Papua.
FJPI Papua berkomitmen terus menggelar pelatihan jurnalis agar berita benar-benar berpihak pada korban, sekaligus memproduksi konten edukasi parenting gratis yang relevan dengan generasi sekarang.
Di sisi pemerintah kota, Kepala DP3AKB Jayapura, Betty Anthoneta Puy, mengungkapkan Asrama Port Numbay di Padang Bulan sedang diusahakan jadi rumah aman sementara. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak juga tengah dibentuk bersama dukungan UNICEF di tiga kampung rawan (Enggros, Tobati, Yoka).
“Semua kembali ke keluarga. Apa yang kita tanam di rumah, itulah yang akan dituai anak-anak kita nanti. Keluarga adalah benteng pertama dan terakhir,” tegas Betty.
Dialog yang didukung Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku ini menyisakan satu pesan keras: Kekerasan terhadap anak dan perempuan bukan urusan “mereka”, tapi urusan kita semua. Media harus edukatif dan etis. Keluarga harus jadi safe zone. Pemerintah harus percepat rumah aman dan rehabilitasi. Jayapura ingin jadi Kota Layak Anak? Maka saatnya berhenti bicara, dan mulai bertindakbersama.*