Semarang, suarapembaruan.news – Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta kepada Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang untuk membuat talent pool yang berkompeten untuk kebutuhan mengisi kekosongan jabatan Eselon II di lingkungan Pemkot Semarang.
“Untuk mengisi jabatan kosong, kami masih menunggu dari KASN untuk memberikan persetujuan, karena banyak yang kosong. Ada dinas Satpol, Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dishub, Damkar dan ini yang kita perlukan. Sehingga kita harus menyaring dari teman-teman yang kompeten untuk menjadi pejabat eselon II,’’ ujar Mbak Ita, usai melantik ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Senin (5/2).
Pelantikan dilakukan terhadap 857 pegawai negeri sipil (PNS) terdiri dari pengangkatan pertama melalui Rekruitmen Formasi CPNS 2021 sebanyak 844 pegawai, serta pengangkatan Jabatan Fungsional melalui Perpindahan Jabatan sebanyak 13 pegawai. Mereka yang dilantik dalam jabatan fungsional terdiri dari pejabat pendidikan dan kesehatan.
Mbak Ita berharap, para pejabat fungsional bisa lebih memberikan kontribusinya dalam melayani masyarakat. Apalagi mereka mendapatkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) lebih besar, yakni tunjangan kinerja fungsional. Ditambah jenjang karir menjadi mudah karena mendapatkan skor kredit lebih besar.
“Untuk sekarang jabatan fungsional dibalik, kalau dulu jabatan fungsional tidak bisa jadi eselon dua, gak bisa jadi eselon tiga, tapi sekarang semuanya sama. Kemudian karena fungsional ini diperlukan, sehingga mereka mendapatkan TPP lebih besar. Kemudian juga tunjangan kinerja fungsional lebih besar, karirnya cepat dan lebih mendapatkan angka kredit semakin besar,” paparnya.
Pihaknya mendorong agar ekstra kerja pejabat fungsional dalam membangun Kota Semarang dilakukan. Hal ini mengingat masih banyak pekerjaan yang semuanya dipusatkan di 2024.
“Kami ingin mereka ini bisa berkontribusi lebih besar kepada Pemerintah Kota Semarang. Saat ini, pekerjaan di Kota Semarang masih banyak di tahun 2024. Pada 2025, kita mendapatkan tugas untuk membuat tugas rancangan jangka panjang daerah, dimana itu sudah ada indikatornya dari Bappenas,” tegasnya. (SPnews/STH)