Suarapembaruan.news, BANDA ACEH - Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Stephen Scott mengunjungni Mahkamah Syari’ah Aceh, Kamis (16/11).
Kehadiran Wakil Debes itu diterima oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. di ruang Command Center Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Kehadiran Wakil Dubes ke Mahkamah Syar’iyah Aceh juga ikut disaksikan langsung oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Blangkeujeren. Rombongan dari Dubes Austalia, DP3A Aceh, Hakim Tinggi, Ketua dan Hakim seluruh Mahkamah Syar’iyah Kabupaten/Kota se Aceh ikut via during.
Hakim Mahkamah Syar’iah Dr. H.
Rafi’uddin, M.H, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugas pokok di Lingkungan Mahkamah Syar’iyah Aceh perlindungan perempuan dan anak sudah dilaksanakan pasca perceraian secara bertahap, perlu peningkatan kapasitas hakim dalam hal penanganan perkara terkait perlindungan perempuan dan anak serta mengikut sertakan Hakim Tinggi dan Hakim Mahkamah Syar’iyah se Aceh dalam peningkatan kapasitas penangan perkara perlindungan perempuan anak.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia Stephen Scott menyampaikan terima kasih kepada Dr. H. Rafi’uddin, M.H. yang langsung hadir walauapun secara during dan mengapresiasi Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. atas sambutan rombongan serta ibu Mutia Juliana Plt. DP3A Aceh.
Dia mengaku pertama kali mengunjungi Aceh dan mereferensikan antara Aceh dan Australian sudah lama bekerjasama pasca terjadinya tsunami, dan sudah juga mengunjungi Kapal Apung yang dibawa oleh tsunami sampai ke tengah kota;
Selain itu, dia memaparkan program AIPJ 2 akan dilaksanakan kerja sama dengan Hakim di lingkungan Mahkamah Syar’iyah di Aceh dan akan diperpanjang lagi 3 tahun ke depan.
Terakhir rombongan sanat menginginkan penyampaian paparan terkait dengan penanganan perkara selama ini, kendala dan rintangan yang diihadapi selama ini di Mahkamah Syar’iyah di Aceh.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. memaparkan secara singkat terkait dengan Sistem Peradilan di Mahkamah Syar’iyah Aceh (Judicial System In Aceh).
Berkaitan dengan The Religious Courts in Aceh known as the Syar’iyah Court (Mahkamah Syar’iyah), akibat hukum dari Perceraian, perlindungan hak perempuan dan anak pasca perceraian.
Dari DP3A Aceh, ibu Mutia Juliana menyampaikan di Aceh masih diperlukan kajian yang mendalam terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Keterlibatan perempuan di Aceh semakin meningkat menjadi anggora dewan dan keterlibatan dalam pemerintahan Aceh.
Setiap tahun kekerasan terhadap perempuan dan anak terus terjadi peningkatan, contoh perceraian, pemerkosaan dan kekerasaan dalam rumah tangga, yang ditangani oleh Mahkamah Syar’iyah dan Pengadilan Umum.
"Dan hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama dengan mengupayakan terjadinya penurunan terhadap kekerasan terhadap anak, dan peran AIPJ2 menjadi sangat berarti dalam upaya mendukung pelaksanaan berbagai program Pemerintah Aceh," sebutnya.
Pertemuan dilanjutkan dengan tanya jawab dan statment dari Duta Besar Australia untuk Indonesia Stephen Scott dan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh.(mh).