Surabaya, SUARA PEMBARUAN - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan kesiapan Posko DVI dan Post Mortem di RS Bhayangkara Polda Jatim, di Surabaya, untuk proses identifikasi korban runtuhnya Gedung Mushala Pondok Pesantren Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Posko tersebut telah dilengkapi ahli, sarana dan prasarana sesuai standar operasional yang ditetapkan.
Sampai Sabtu (4/10/2025), tercatat jumlah 16 korban meninggal, 47 belum ditemukan dan 104 selamat.
Saat meninjau langsung bersama Sekdaprov Jatim Adhy Karyono, Khofifah menyampaikan apresiasi kepada Tim DVI Polri yang sejak awal sudah bekerja di lokasi. Ia menegaskan, seluruh sampel DNA dari keluarga wali santri sudah terkumpul sehingga proses identifikasi dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
"Terima kasih kepada Tim DVI Ante Morten yang juga sudah ada di lokasi sejak awal kejadian dan kemarin semua sample DNA juga sudah diambil dari keluarga Wali Santri. Artinya semua Insya Allah Well Prepared," ujar Khofifah.
Meski sarana pendukung sudah lengkap, Khofifah mengingatkan bahwa proses rekonsiliasi antara data Post Mortem (PM) dan Ante Mortem (AM) membutuhkan kehati-hatian dan profesionalitas tinggi. Hal inilah yang membuat identifikasi korban tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.
"Ada kesulitan-kesulitan pada saat harus dilakukan rekonsiliasi antara PM dan AM nya. Semoga keluarga juga bisa memahami dimana kerja-kerja profesional sudah dilakukan tetapi dengan penuh kehati hatian," tegasnya.
Menurut gubernur, rekonsiliasi akan dilakukan setelah identifikaai agar jenazah bisa dipastikan kesesuaian dan kepastian sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.
Ia, mendengar wali santri ada yang ingin ikut membantu proses evakuasi. Namun kita terus menjelaskan bahwa semua ini dilakukan penuh kehati-hatian dan oleh orang-orang yang sangat profesional.
Sehingga perwakilan pesantren diperkenankan atas persetujuan gabungan tim SAR.
Prinsipnya terbuka untuk ikut evakuasi sedangkan jumlahnya sesuai situasi dan kondisi.
Selain itu, sebagai upaya percepatan evakuasi, Pemprov Jatim juga telah menurunkan tambahan alat berat berupa crane hingga breaker.
"Jadi berbagai upaya percepatan sebenarnya sudah dilakukan tapi semuanya tetap dilakukan dengan sangat hati-hati karena kita harus melakukan kewaspadaan karena disana masih ada santri-santri dan harus mendapatkan perlakuan yang baik," pungkasnya.