Bengkulu, SUARAPEMBARUAN-Dewan Pakar Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), Agus Widianto, mengingatkan gubernur, bupati dan wali kota baru di Bengkulu untuk menyiapkan rencana penanganan kebencanaan di daerah itu.
Ini menurut Agus Widianto, dalam dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Bengkulu 2022 hingga 2026 terdapat 16 jenis ancaman bencana.
"Dari 16 ancaman 10 di antaranya berisiko tinggi yakni banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, letusan gunung api, kekeringan, tanah longsor serta sunami memiliki tingkat risiko tinggi," kata Agus Widianto saat diwawancarai, Jumat (21/2/2025) lalu.
Baca Juga: PMMI Bengkulu Tunggu Program Kepala Daerah Libatkan Disabilitas
Ia menyarankan gubernur baru beserta bupati dan wali kota melakukan upaya mitigasi terutama ancaman gempa bumi, sunami dan tanah longsor dengan melibatkan semua komponen.
"Mengapa 4 jenis bencana ini mesti menjadi prioritas, ini didasari oleh dampak yang ditimbulkan (gempa sunami) dan kemungkinan terjadinya (banjir tanah longsor)," ujarnya.
Agus Widianto menyebutkan, Bengkulu memiliki potensi sumberdaya yang cukup untuk melakukan kolaborasi mitigasi bencana.
"Misalnya dari aspek kelembagaan baik pemerintah maupun organisi non pemerintah/masyarakat ada Forum Penanganan Risiko Bencana (FPRB), sumber daya manusia yang cukup dan ketersedian sumberdaya keuangan yang ada, terutama dana yg ada di desa," ujarnya.
Baca Juga: Hari Bakti Rimbawan ke-42 di Bengkulu Tanam Ribuan Ketapang dan Cemara Laut
Ia mengatakan, gubernur dan kepala daerah baru dapat menjadi penyemangat serta motivasi agar penanganan risiko bencana semakin membaik.
Ia memberikan solusi pada penanganan risiko bencana di Bengkulu yang dapat dilakukan bersama oleh kepala daerah. Pertama, menyiapkan masyarakat di desa tangguh bencana yang masuk dalam Zona merah bencanadengan mengoptimalkan pos mitigasi di dana desa.
Kedua, di sektor pendidikan saat ini sudah ada Sekretariat Bersama (Sekber) yang berfungsi untuk melakukan upaya kesiapsiagaan di Sekolah (Satuan pendidikan aman bencana).
Baca Juga: Fikri-Hedri Diharapkan Bawa Perubahan Positif Bagi Kesejahteraan Masyarakat Rejang Lebong
Ketiga rumah ibadah juga harus dijadikan pusat edukasi untuk kebencanaan selain menyiapkan rumah ibadah tangguh bencana. Kelima, secara rutin melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bertemu dengan Organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media dan dunia usaha.