Makassar - Suarapembaruan.news. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI/MPR RI asal Sulawesi Selatan (Sulsel), Dr H Ajiep Padindang, S.E.,M.M mengatakan, wacana kolom kosong atau yang dikenal dengan sebutan kotak kosong di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024 merupakan bencana politik dan sangat tidak demokratis.
"Jika terjadi kolom kosong dalam Pilgub Sulsel 2024, itu tidak demokratis dan merupakan bencana politik, apalagi jika kondosi tersebut sengaja didesain untuk melanggengkan kepentingan kekuasaan klan," ujarnya.
Hal itu dikemukakan Ajiep dalam diskusi terbuka dengan kalangan pemimpin redaksi dan wartawan senior di warkop Kanrejawa, Jalan Hertasning, Makassar, Kamis (31/7/2024).
Ajiep yang juga sesepuh Partai Golkar dan mantan wartawan, itu sebelumnya menyampaikan makalah berisi Pokok-Pokok Pikiran atas Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Diskusi yang berlangsung dalam suasana keakraban tersebut sekaligus sebagai kegiatan masa reses Anggota Komite I DPD RI untuk memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan di daerah mengenai isu dan permasalahan terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.
Salah satu isu menghangat yang menjadi bahasan peserta diskusi adalah wacana kolom kosong atau dikenal dengan istilah kotak kosong di Pemilihan Gubernur Sulsel.
Kotak kosong akan sangat merugikan, apalagi jika menang, kotak kosong itu hanya akan membuang banyak anggaran negara.
Borong Partai
Wacana kotak kosong itu muncul akibat salah satu bakal calon gubernur, Andi Sudirman Sulaiman telah memborong partai-partai pengusung dan menghadang rival-rivalnya untuk memenuhi persyaratan maju dalam pilkada.
Ajiep mengatakan, otonomi partai di daerah tidak ada lagi, semua keputusan ada di tangan DPP menjelang pilkada serentak tahun 2024.
Sejumlah pengamat politik menyebut, pilkada serentak kali ini bak masa panen raya bagi partai politik, tawar menawar dan 'jual-beli' kendaraan politik terjadi, situasi ini melahirkan makelar politik yang menjadi penghubung ke DPP partai.
Sangat disayangkan, kata mantan Anggota DPRD Sulsel itu jika ada partai yang mengorbankan kadernya untuk maju.
Diakui, politik itu memang rekayasa, namun jika ada kader yang layak dari salah satu partai tapi tak tak diusung itu disayangkan. Dia memberi contoh dengan partainya, Golkar, ada kader di Sulsel yang sudah tiga tahun bersosialisasi dan membangun basis di kabupaten dan kota namun belum jelas apakah dia akan diusung oleh Partai Golkar untuk maju.
Menurut Ajiep, demokrasi kita sudah mengarah ke bentuk liberal, walaupun memang secara yuridis Indonesia menganut demokrasi Pancasila, tetapi kenyataannya secara implementasi telah berwujud demokrasi liberal.
Dia mencontohkan, munculnya praktik transaksional, mereka yang punya uang bisa membangun kekuasaan keluarga pada jabatan politik.
