Biaya Haji 2027 Naik, Setoran Jemaah Malah Turun

Jakarta, SUARA PEMBARUAN  — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) mengusulkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 sebesar Rp107,34 juta per jemaah. Meski total biaya naik, porsi yang harus dibayarkan langsung jemaah justru diusulkan lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Usulan tersebut disampaikan Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dalam rapat bersama Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).

Dalam rancangan tersebut, rata-rata BPIH ditetapkan sebesar Rp107.340.172 per jemaah. Dari angka itu, jemaah diusulkan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp42.936.068 atau 40 persen.

Sementara itu, 60 persen atau Rp64.404.103 berasal dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

“Untuk tahun 1448 Hijriah atau 2027 Masehi, pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp107.340.172,” kata Gus Irfan dalam rapat tersebut.

Bipih yang dibayarkan jemaah akan digunakan antara lain untuk biaya penerbangan dari embarkasi menuju Arab Saudi serta akomodasi selama berada di Makkah.

Adapun dana yang bersumber dari nilai manfaat digunakan untuk sejumlah kebutuhan layanan jemaah, mulai dari akomodasi, konsumsi, transportasi hingga pelayanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Pemerintah menyusun rancangan BPIH 2027 dengan asumsi nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dan Rp4.666,67 per riyal Saudi.

Layanan Armuzna Bakal Ditingkatkan

Gus Irfan mengatakan kenaikan total biaya haji juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pelayanan di kawasan Armuzna. Pemerintah menyiapkan peningkatan kualitas fasilitas, termasuk tenda dan tempat tidur bagi jemaah.

“Pelayanan di Armuzna pasti berbeda. Tenda-tendanya berbeda, kasurnya berbeda ukuran,” ujarnya.

Peningkatan juga diharapkan terjadi pada layanan konsumsi jemaah. Namun, besaran peningkatan layanan tersebut masih akan dibahas bersama Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI.

Layanan Saudi dan Harga BBM Jadi Faktor