PSN Pulau Penebang Dongkrak Ekonomi Kayong Utara, Tumbuh 5,89% di 2025

Photo Author
Redaksi, Suara Pembaruan
- Kamis, 23 April 2026 | 21:41 WIB
PSN di Pulau Penebang turut andil dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara. (Dok. Kabupaten Kayong Utara)
PSN di Pulau Penebang turut andil dalam pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kayong Utara. (Dok. Kabupaten Kayong Utara)


Kayong Utara, SUARA PEMBARUAN - Keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Penebang terbukti memberi dampak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Kabupaten Kayong Utara mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,89 persen pada 2025—angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Capaian tersebut disampaikan Bupati Romi Wijaya dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027. Ia menegaskan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan daerah dengan agenda pembangunan nasional dan provinsi.

Menurut Romi, kehadiran PSN di Pulau Penebang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong akselerasi ekonomi di wilayahnya. Ia menilai proyek tersebut mampu menjadi pengungkit pertumbuhan sekaligus membuka peluang ekonomi baru.

Ke depan, pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkualitas. Sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata diproyeksikan tetap menjadi tulang punggung ekonomi sekaligus penyerap tenaga kerja.

Salah satu proyek utama di kawasan tersebut adalah Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP) yang berada di Desa Pelapis, Kecamatan Kepulauan Karimata. Kawasan ini dikelola oleh PT Dharma Inti Bersama dan difokuskan pada pengolahan serta pemurnian bauksit menjadi alumina dan aluminium secara terintegrasi.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga mulai berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan angka kemiskinan di Kayong Utara menurun dari 9,56 persen pada 2020 menjadi 8,75 persen pada 2025.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan, dari 62,66 pada 2019 menjadi 67,60 pada 2025, meskipun masih berada di bawah rata-rata provinsi.

Namun demikian, tantangan masih ada, terutama dalam hal kemandirian fiskal. Struktur pendapatan daerah saat ini masih didominasi transfer dari pemerintah pusat dan provinsi hingga sekitar 95 persen, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil.

Menutup pernyataannya, Romi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam merancang dan menjalankan program pembangunan agar lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Editor: Stefy Thenu

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

DMI Kerja Sama Dewan Imam Nasional Australia

Rabu, 15 Juli 2026 | 13:56 WIB
X