Oleh : Theofransus Litaay

Empat hari lalu, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Filipina Bongbong Marcos di Manila.

Salah satu hal penting yang dibahas adalah tentang kerja sama perbatasan antar kedua negara dimana yang menjadi agendanya adalah keamanan di perbatasan serta peningkatan perdagangan di perbatasan antara Indonesia dengan Filipina.

Yang menarik dalam pertemuan ini adalah bahwa Pak Jokowi sekaligus meminta dukungan Filipina untuk pengenaan atau penerapan saveguard measure atau tindakan perlindungan untuk melindungi ekspor kopi dari Indonesia ke Filipina agar tidak dikenakan tarif yang tinggi. Hal ini akan memperkuat kerjasama antara kedua negara.

Dilihat dari data yang ada sampai dengan saat ini, ekspor Indonesia ke Filipina sejak beberapa tahun terakhir year on year mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Sampai dengan terakhir tahun 2022 ekspor Indonesia naik sekitar 50% dengan nilai sekitar 12,9 miliar dolar.

Kemudian impor Indonesia dari Filipina itu juga mengalami kenaikan sekitar 17,33% dengan nilai 1,49 miliar dolar.

Data ini menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia masih mengalami surplus dengan Filipina.

Satu hal yang penting yang bisa kita optimalkan dari pertemuan di Filipina adalah bahwa dibahasnya kerjasama di bidang perbatasan khususnya peningkatan perdagangan di perbatasan.

Kita tahu bahwa Indonesia dan Filipina sebenarnya telah lama memiliki hubungan perbatasan di bagian kawasan Timur Indonesia, khususnya bagian utara Sulawesi dengan pulau-pulau yang ada di bagian selatan Filipina. Misalnya perjanjian BIMP-EAGA.

Oleh karena itu, kunjungan presiden dan kerjasama antara Indonesia dengan Filipina merupakan momentum yang baik untuk ditingkatkannya ekspor dari kawasan Timur Indonesia ke negara-negara lain melalui kerjasama di Filipina.

Sebagai contoh jalur penerbangan antara kota Manado dan kota Davao bila dihubungkan dengan satu penerbangan internasional Indonesia (misalnya Garuda atau Citilink) tentu akan membuka ruang bagi ekspor produk-produk Indonesia, termasuk juga hasil bumi, produk manufaktur, dan produk kerajinan dari Indonesia ke berbagai negara melalui Davao City.

Dari sini kita bisa melihat bahwa memanfaatkan kerjasama melalui Davao City justru lebih murah dibanding dengan melalui Singapura atau wilayah lain yang telah sibuk dengan penerbangan internasional. Sedangkan melalui Davao international airport, maka tentunya biaya bisa ditekan lebih rendah.

Oleh karena itu, ini merupakan peluang bagus yang perlu dimanfaatkan oleh Provinsi-provinsi yang ada di Kawasan Timur Indonesia untuk dioptimalkan dalam kerjasama Indonesia dan Filipina melalui peningkatan perdagangan di perbatasan.(*)

Theofransus Litaay Ph.D, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden