Bengkulu, SUARAPEMBARUAN-Perwakilan Bardan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Hukum Wilayah Bengkulu jalin kerja sama dalam program memperkuat kelompok pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) di Provinsi Bengkulu.
Kepala Perwakilan BKKBN Bengkulu, Zamhari, di Bengkulu, Senin (28/4/2025) mengatakan, pihaknya bersama Kanwil Hukum setempata akan bekerja sama dalam penguatan kelompok UPPKA dengan membentengi dasar hukum memberi akses bantuan permodalan.
Untuk memperkuat kelompok UPPKA secara hukum dan ekonomi, biasanya dianjurkan berbadan hukum seperti koperasi, CV, atau yayasan.
Baca Juga: Hadapi IdulAdha, Pemkot Bengkulu Terus Kendalikan Inflasi Cegah Harga Sembako Naik
Banyak UPPKA kemudian didaftarkan sebagai Kelompok Usaha Bersama (KUBE), koperasi, atau bentuk usaha kecil lain agar bisa mengakses bantuan permodalan resmi, seperti dari Dinas Koperasi atau Dinas Sosial.
Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Bengkulu, Sasmita mengatakan, pihaknya menyambut langkah tersebut, yang mana sejalan dengan program nasional untuk membangun usaha mikro di tiap daerah.
Di Bengkulu, pihaknya bersama pemerintah di daerah itu melalui program pengurusan izin akan memberikan legalitas badan hukum kepada kelompok UMKM di daerah itu.Baca Juga: Gubernur Helmi Hasan Pimpin RUPS Luar Biasa, Calon Pimpinan Bank Bengkulu Diajukan ke OJK
Dengan dasar hukum UMKM dapat mengakses pembiayaan (KUR, CSR, hibah) serta memberikan perlindungan hukum dalam kontrak bisnis, dan meningkatkan kepercayaan dari konsumen dan mitra usaha.
"Kemenkum saat ini memang aktif memperkuat dasar hukum untuk kelompok UMKM. Ini penting, karena legalitas itu membuat UMKM lebih kuat," kata Sasmita.