Bengkulu, SUARA PEMBARUAN- Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni menyaksikan langsung penandatanganan surat pernyataan komitmen untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) dan gratifikasi bagi aparatur sipil negara (ASN) dilingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari surat edaran Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, sebagai upaya pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Dalam arahannya, Herwan Antoni menegaskan pentingnya komitmen seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menjauhi praktik pungli dan gratifikasi.
“Seluruh jajaran OPD tidak boleh melakukan pungutan liar maupun menerima gratifikasi. Jika ada yang terbukti melakukan pelanggaran, akan segera dilaporkan langsung kepada Bapak Gubernur,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar menjalankan tugas dan fungsi (tupoksi) dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Sri Herlin Despita, menyampaikan bahwa komitmen untuk tidak melakukan pungli maupun praktik jual beli jabatan merupakan bagian dari integritas ASN di lingkungan TPHP.
“Diharapkan ASN TPHP Provinsi Bengkulu dapat bekerja secara profesional serta menghindari segala bentuk pelanggaran yang bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Usai apel, Herwan Antoni juga melakukan kunjungan ke sejumlah bidang di lingkungan Dinas TPHP Provinsi Bengkulu. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi kantor serta memastikan pelayanan dan kinerja berjalan optimal.
Melalui langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik di Provinsi Bengkulu.
