Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyampaikan bahwa stabilitas inflasi dan penguatan digitalisasi merupakan dua agenda utama yang saling melengkapi.
“Bank Indonesia berkomitmen mendukung pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga melalui penguatan sisi pasokan dan distribusi, sekaligus mendorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Meski capaian inflasi dinilai cukup baik, rapat mencatat bahwa sektor pangan masih menjadi tantangan utama, khususnya pada komoditas volatile food seperti cabai merah yang terdampak gangguan cuaca dan distribusi.
Menyikapi hal tersebut, TPID Provinsi Bengkulu telah menyusun roadmap pengendalian inflasi jangka menengah tahun 2025–2027 dengan fokus pada mitigasi risiko volatile food, penguatan kerja sama antar daerah, peningkatan praktik budidaya pertanian yang baik (good agricultural practices), optimalisasi logistik, serta peningkatan intensitas Operasi Pasar Murah Gabungan (OPIGPM).
Inovasi Wakaf Produktif Pesantren (Wakaf Tren) juga didorong sebagai instrumen pendukung peningkatan kapasitas produksi pangan daerah.
Di sisi lain, HLM ini juga menegaskan komitmen percepatan dan perluasan digitalisasi daerah melalui penguatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Akselerasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara nontunai, optimalisasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), serta digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah menjadi agenda utama TP2DD dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu, para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, sekretaris daerah kabupaten dan kota, kepala perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting TPID dan TP2DD ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Bank Indonesia optimistis mampu menghasilkan kebijakan yang terintegrasi dan responsif terhadap tantangan ekonomi ke depan, guna menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mempercepat transformasi digital yang berkelanjutan.
