"Di satu sisi, kawasan ini ditetapkan sebagai areal bernilai konservasi tinggi yang perlu dilindungi. Namun di sisi lain, justru dibuka peluang bagi aktivitas pertambangan melalui penurunan status kawasan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan pemerintah dalam menjalankan komitmen perlindungan hutan dan pencapaian target FOLU Net Sink 2030," ujar Egi.
Menurutnya, penurunan fungsi kawasan yang masih didominasi hutan primer berpotensi meningkatkan tekanan terhadap Hutan Lindung Bukit Sanggul, memperbesar risiko degradasi lingkungan, mengganggu fungsi tata air, serta mengancam keberlanjutan sumber daya alam yang menopang kehidupan masyarakat di wilayah hilir.
"Hutan Bukit Sanggul bukan sekadar hamparan vegetasi yang dapat diubah statusnya melalui keputusan administratif. Kawasan ini merupakan benteng ekologis yang menjaga sumber air, mengatur tata air, menopang keanekaragaman hayati, dan menjadi penyangga kehidupan masyarakat," tegasnya.
Karena itu, Genesis mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penurunan status Hutan Lindung Bukit Sanggul secara transparan dengan membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas serta mempertimbangkan data ilmiah dan kondisi faktual di lapangan.