Yogyakarta, suarapembaruan.news – Kelompok massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda), Selasa (20/02/2024) menggelar aksi di halaman kantor KPU DI Yogyakarta, untuk menyampaikan kritik terhadap praktik penggelembungan suara dalam sistim rekapitulasi suara KPU.
Sebagai kritik, komisioner KPU diajak mengikuti pelajaran matematika dengan buku-buku pelajaran matematika yang akan diserahkan kepada anggota KPU DIY. Coordinator aksi, Agus Sunandar menyatakan, mereka berharap KPU semakin cerdas dalam penguasaan ilmu matematika sehingga dapat melakukan penghitungan rekapitulasi suara dengan benar.
Pemilu 2-24 telah memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. Penyebabnya macam-macam, mulai banyaknya kertas suara yang sudah dicoblosi, kurangnya kertas suara, maraknya politik uang, hingga temuan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara.
Agus juga menyatakan, proses awal Pemilu 2024 sudah diawali dengan preseden buruk. Sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan sidang Dewan Kehormatan KPU, keduanya memutuskan MK serta KPU telah melakukan pelanggaran berat etika dan moral dalam proses pendaftaran cawapres sang putra Presiden.
Berbagai preseden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu, presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral, melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat.
Paling mutakhir adalah kisruh penggelembungan penghitungan suara. Sistem rekapitulasi suara KPU (Sirekap) tiba-tiba secara ajaib melonjakkkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampui jumlah pemilih. Sirekap pun diplesetkan publik sebagai Simark-up. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan massif.
Rakyat hanya bisa menonton kegilaan sistemik ini dengan nelangsa. Suara lantang kalangan sivitas akademika, para guru besar, rektor, termasuk gerakan kelompok-kelompok masyarakat sipil, tokoh-tokoh bangsa, kalangan media massa, bahwa telah terjadi kemerosotan kehidupan berbegara, berbangsa dan berdemokrasi.
Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi yang menerima langsung menyatakan bahwa aksi tersebut sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu, agar berjalan dengan baik.
"Kami justru berterima kasih, proses Pemilu ini tidak hanya dikawal sampai dengan 14 Februari tetapi sampai dengan proses penetapan rekapitulasi. Pemilu bukan hanya saat mencoblos, tetapi justru saat penghitungan suara, harus tetap dikawal," ujarnya.
Soal anomali penghitungan suara melalui aplikasi Sirekap, Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa sebenarnya dalam beberapa hari ini telah dikoreksi oleh KPU melalui Sirekap sekaligus dikoreksi melalui rapat pleno berjenjang di kecamatan.
"Yang memunculkan asumsi soal angka tersebut, adalah pembacaan mesin Sirekap terhadap plano yang tidak logis, anomali tinggi sekali. DPT saja maksimal 300 (per TPS) tapi ternyata hasilnya sampai 800. Ini kan anomali dan harus diperbaiki,” paparnya.
Prabowo-Gibran 50,97%
Sementara itu, berdasar perhitungan sementara Pilpres 2024 wilayah DI Yogyakarta, versi: 20 Februari 2024 pukul 21:00:15 progress: 9252 dari 11932 TPS (77.54%), pasangan nomer 01, H Anies Rasyid baswedan dan H A Muhaimin Iskandar, mendapatkan suara 285.780 atau 19,09%. Pasangan 02 H Prabowo Subianto – Gibran Rakabunging Raka mendapatkan suara 763.130 atau 50,97% sedang pasangan 03 H Ganjar Pranoowo – Prof Dr Mahfud MD mendapatkan 448.182 suara atau 29,94%. (*)
Artikel Terkait
Jenderal Alumni Akabri 1981 Reuni, Moeldoko: Tetap Solid di Tahun Politik
Menunggu Hasil Pilpres, Ini Tokoh-tokoh Muda yang Berpeluang Masuk Bursa Pilgub Jateng