Yogyakarta, suarapebaruan.news - Terkuaknya, kasus suap mantan Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, disebut bagai puncak gunung es atau baru menjadi triger bagi kasus-kasus rasuah lainnya.

Dalam diskusi K.ritis Media Yogyakarta # 12 dengan tema " Menguak Fenomena Proyek Pembangunan Bermasalah" dengan pembicara anggota DPRD Kota Yogya Antonius Fokki, pengamat sosial Benny Susanto dan pelaku usah Andri Lesmono, Selasa (05/07/2022), menjadi benang-merah bahwa dalam pelaksanaan proyek pemerintan ditengarai masih banyak menuai permasalahan bahkan penyimpangan dan korupsi.

Meski peraturan tentang perijinan pembangun sudah tersusun secara detail, namun toh nyatakan masih ada lobang yang sengaja diciptakan untuk celah negosiasi. Disebutkan Antonius Fokky, sebagai contoh, dalam ijin pembangunan apatermen di Yogyakarta telah dimasukkan ketentuan bahwa 20 persen wajib ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) namun kewajiban itu 'disulap' menjadi 'kesanggupan' dalam Peraturan Walikota.
"Sehingga, benar masih banyak persoalan," ujarnya.

Di sisi lain, Andri Lesmono memaparkan pengalamannya atas pelaporan terkait proses tender pekerjaan konstruksi sel baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Transisi Piyungan yang tidak sesuai ketentuan, atau pada petugas proses peledakan.
Dalam proyek yang dikerjakan Dinas PUP ESDM Pemda DIY itu, nyata-nyata pemenang tender yakni PT Harry Graha Karya dan sebagai cadangan adalah PT Sabata Karya Kencana. Namun kemudian, pemenang cadangan menemukan data bahwa pemenang, menempatkan Fridolin Bin Stevanus sebagai manager teknik yang dalam kenyataannya Fridolin masih bekerja di PT Dahana.

"Dengan demian, pemenang telah memberikan keterangan yang tidak benar, dan ini telah kami laporkan ke Inspektorat DIY, dan Ombudman RI. Kami sebagai pelapor, justru mendapat ancaman secara fisik. Yang kami duga merupakan rangkaian dari pelaporan tersebut," ujarnya.

Menanggapi hal itu Benny Susanto berpendapat, fenomena jebolnya anggaran pembangunan dan ketatnya regulasi, tidak menjamin terselenggaranya transparansi. Perlu gerakan publik untuk terus menyerukan gerakan anti rasuah, dan sesungguhnya kehadiran KPK di daerah memang dibutuhkan. (SPnews/FSE)