Udunan Seribu per Hari di Tengah APBD Rp31 Triliun: Semangat Gotong Royong atau Beban Rakyat?

Bandung, SUARA PEMBARUAN — Gerakan donasi “Rereongan Sapoe Sarebu (Poe Ibu)” yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengundang perhatian luas publik. Program ini mengajak masyarakat, ASN, dan pelajar untuk menyisihkan Rp1.000 per hari demi membantu kebutuhan pendidikan serta kesehatan masyarakat kurang mampu.

Inisiatif yang diresmikan lewat surat edaran Pemprov Jabar pada 1 Oktober 2025 itu disebut berlandaskan nilai gotong royong khas Sunda. Namun di tengah niat baik tersebut, muncul perdebatan: mengapa rakyat kembali diajak berderma di saat anggaran pemerintah daerah justru meningkat tajam hingga Rp31 triliun?

Pemerintah memastikan gerakan ini bersifat sukarela dan dikelola secara transparan oleh unit di masing-masing wilayah, dengan laporan keuangan yang dijanjikan akan dipublikasikan secara berkala. Meski begitu, sejumlah pihak mempertanyakan logika di balik program ini—apakah semangat solidaritas rakyat justru sedang menutupi lemahnya efisiensi anggaran daerah.

Belanja Meningkat, Pendapatan Tertahan

Pemprov Jabar mencatat lonjakan besar dalam belanja publik, terutama untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut, alokasi infrastruktur dalam APBD Perubahan 2025 meningkat dari Rp2,1 triliun menjadi Rp4,9 triliun.

Namun di balik kenaikan itu, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target PAD sebesar Rp31 triliun sebagian besar bergantung pada pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Naiknya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik, yang bebas pajak daerah, membuat target itu semakin sulit tercapai. “Kalau kendaraan listrik makin banyak, otomatis pendapatan dari pajak kendaraan berkurang. Ini yang harus kami mitigasi,” ujar Herman di Gedung Sate, Bandung, 23 September 2025.

Sementara itu, Gubernur Dedi Mulyadi mengakui, tidak seluruh dana APBD bisa digunakan secara leluasa. Dari total Rp31 triliun, sekitar sepertiganya terserap untuk membayar utang lama, termasuk utang PEN, tunggakan BPJS, serta biaya operasional proyek besar seperti Bandara Kertajati dan Masjid Al Jabbar.

“Banyak yang mengira semua anggaran itu bisa langsung dipakai. Padahal sebagian besar sudah terkunci untuk membayar kewajiban lama,” kata Dedi pada Juli 2025 lalu.

Rombak Anggaran, Pangkas Pos Iklan

Dalam beberapa kesempatan, Dedi menegaskan bahwa pemerintah provinsi tengah berupaya keras menata ulang prioritas anggaran. Ia menyebut perubahan APBD 2025 sebagai bentuk percepatan pembangunan sekaligus rasionalisasi belanja.

Salah satu langkah mencolok adalah pemangkasan besar-besaran anggaran iklan media massa—dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar. Menurut Dedi, langkah ini bukan bentuk pengabaian terhadap media, melainkan penataan ulang agar setiap rupiah digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak.

“Berpihak pada pers tidak harus diukur dari besar kecilnya kontrak iklan. Transparansi dan akses informasi yang terbuka juga bentuk dukungan nyata,” ujarnya dalam acara di Rindam III Siliwangi, Bandung, 2 Mei 2025.