Berdasarkan pengamatan SP.news yang selama ini terjadi, pelanggaran ODOL itu terjadi karena adanya pembiaran. Padahal sudah ada jembatan timbang untuk membatasi muatan truk. Namun, banyak yang tidak melalui penimbangan dan hanya menyetor upeti kepada petugas.
“Sudah jelas ada jembatan penimbangan untuk mengukur bobot atau berat tonase, akan tetapi rata-rata para oknum supir truk ini kebanyakan melewati jalur tikus untuk menghindari penimbangan sehingga kami sepakat untuk terus melakukan kegiatan ini, minimal untuk mengurangi ataupun meniadakan lagi truk yang melanggar,” jelas Kapolres.
Program Kemenhub yang Gagal
Program zero ODOL dicanangkan Kementerian Perhubungan, target nasional tahun 2023 tidak ada lagi pelanggaran ODOL. Dibangunlah jembatan timbang di lokasi strategis di daerah yang menjadi jalur transito.
Zero ODOL merupakan roadmap Kemenhub yang sudah disepakati oleh pemangku kepentingan lainnya. Kemenhub sudah merancang roadmap tersebut bersama para pemangku kepentingan seperti APINDO, APTRINDO, MTI, Organda, dan Pemerintah Daerah maupun Kementerian dan Lembaga lainnya untuk mendukung program Zero ODOL yang dimulai sebelum 2023.
Penerapan zero ODOL di awal tahun 2023 dilakukan di seluruh jalan tol dan non tol Indonesia. Kebijakan ini juga berlaku di pelabuhan laut maupun penyeberangan.
Secara teknis, Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengambil sejumlah langkah persiapan menyambut kebijakan zero ODOL. Di antaranya adalah optimalisasi UPPKB di seluruh Indonesia, integrasi sistem pengawasan mulai dari BLUe, ETLE, E-Tilang, dan lain-lain untuk penegakan hukum, implementasi teknologi Weight In Motion (WIM), dan lain sebagainya.
Ternyata target zero ODOL 2023 tidak mampu diwujudkan dan ini merupakan program Kemenhub yang gagal hingga dampaknya membebani kondisi infrastruktur jalan di semua daerah, khususnya di Kabupaten Gowa. (SP.news)
