Komisi IV DPR RI Sidak Karantina Kaltim, Firman Soebagyo Soroti Ancaman Hama di Gerbang IKN

Samarinda, SUARA PEMBARUAN  — Komisi IV DPR RI menaruh perhatian serius terhadap penguatan sistem karantina di Kalimantan Timur, wilayah yang dinilai kian strategis seiring berkembangnya Ibu Kota Nusantara (IKN). Perhatian itu ditunjukkan melalui kunjungan kerja spesifik ke Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Satuan Pelayanan Pelabuhan Sungai Samarinda, Jumat (3/7/2026).

Kunjungan dipimpin langsung Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, bersama 11 anggota Komisi IV dari berbagai fraksi. Rombongan diterima Kepala Balai Besar Karantina Kalimantan Timur, drh. Harum, serta dihadiri jajaran Badan Karantina Indonesia (Barantin), di antaranya Sugeng Sudiarto dan drh. Akhmad Alfarabi, perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga pelaku usaha ekspor-impor.

Firman menegaskan, pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi kunjungan bukan keputusan tanpa pertimbangan. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi vital sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia yang harus dijaga ketat dari ancaman masuknya hama dan penyakit hewan, ikan, maupun tumbuhan.

“Kalimantan Timur merupakan beranda depan NKRI. Di sini ada sejumlah pelabuhan dan bandara strategis yang menjadi jalur keluar masuk barang dan manusia. Karena itu, pengawasan karantina harus diperkuat agar tidak menjadi celah masuknya hama dan penyakit yang bisa mengganggu sektor pertanian, perikanan, dan peternakan nasional,” ujar Firman.

Politisi senior Partai Golkar itu juga menyoroti dampak kehadiran IKN yang diperkirakan akan mendorong lonjakan mobilitas orang, barang, dan komoditas ke Kalimantan Timur. Menurut dia, kondisi tersebut menuntut sistem karantina yang semakin tangguh, modern, dan adaptif terhadap risiko biosekuriti.

“Arus orang, barang, dan komoditas menuju IKN akan semakin tinggi. Jangan sampai Kalimantan Timur justru menjadi pintu masuk organisme pengganggu yang dapat mengancam ketahanan pangan nasional,” tegas legislator asal Pati, Jawa Tengah, tersebut.

Dalam pertemuan itu, Komisi IV DPR RI juga menyerap berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan. Mulai dari pelayanan karantina, proses perizinan, keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium, hingga kebutuhan penguatan sumber daya manusia menjadi catatan penting dalam kunjungan tersebut.

Firman memastikan, seluruh masukan dari Balai Besar Karantina maupun pelaku usaha akan dibawa ke pembahasan Komisi IV DPR RI bersama Badan Karantina Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait. Tujuannya, mendorong peningkatan kualitas layanan karantina nasional tanpa mengendurkan fungsi pengawasan.

“Pelaku usaha membutuhkan pelayanan yang cepat dan pasti. Tapi di sisi lain, pengawasan karantina juga tidak boleh lengah. Keduanya harus berjalan seimbang,” katanya.

Ia menambahkan, kunjungan kerja ini bukan untuk mencari pihak yang harus disalahkan, melainkan mencari solusi konkret atas tantangan yang dihadapi petugas karantina di lapangan. Menurutnya, penguatan karantina di wilayah strategis seperti Kalimantan Timur menjadi bagian penting dalam menjaga biosekuriti nasional, terutama di tengah pembangunan IKN yang terus berjalan.

“Kami datang bukan untuk menyalahkan siapa pun. Kami ingin memastikan sistem karantina, khususnya di wilayah strategis seperti Kalimantan Timur, semakin kuat. Jangan sampai IKN berdiri megah, tetapi kita lengah melindungi wilayah dari ancaman hama dan penyakit,” tandas Firman.*