Jateng Perkuat Ketahanan Pangan, OJK Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Akses Pembiayaan

Semarang, SUARA PEMBARUAN  – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat langkah strategis dalam mendorong pengembangan sektor pangan dan pemberdayaan UMKM sebagai penopang utama ekonomi daerah. Upaya tersebut menjadi fokus utama dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang.

Mengusung tema "Akselerasi Ekosistem Keuangan Inklusif dan Berkelanjutan untuk Meneguhkan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional", forum tersebut menegaskan pentingnya sinergi pemerintah, industri jasa keuangan, dan pelaku usaha dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi sektor-sektor strategis.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah, Hidayat Prabowo, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan sektor keuangan semata, tetapi juga dari kemampuan daerah dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan potensi ekonomi yang tersedia.

"Ukuran seberapa besar kontribusi sektor keuangan bukan hanya diukur dari peningkatan dibanding tahun lalu, tetapi lebih pada orientasi ke depan, yaitu seberapa besar potensi pertumbuhan yang tersedia di daerah dapat diidentifikasi, disiapkan, dan dimanfaatkan secara maksimal," ujar Hidayat.

Menurutnya, Jawa Tengah memiliki modal besar untuk terus berkembang sebagai pusat produksi pangan nasional. Karena itu, penguatan ekosistem pertumbuhan harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan usaha.

"Fokus dan prioritas bersama adalah menyiapkan ekosistem pertumbuhan di seluruh sektor agar layanan keuangan dapat disalurkan secara maksimal dengan risiko yang terukur dan terkelola dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa perkembangan jumlah wirausaha di Jawa Tengah menunjukkan tren yang sangat positif. Pada 2026, jumlah wirausaha tercatat mencapai 4,93 juta orang atau sekitar 25,76 persen dari total wirausaha di Pulau Jawa dan berkontribusi 15,25 persen terhadap jumlah wirausaha nasional.

"Peningkatan tersebut menunjukkan semakin berkembangnya ekosistem kewirausahaan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan kewirausahaan nasional," kata Luthfi.

Ia menegaskan bahwa akses pembiayaan, literasi keuangan, dan inklusi keuangan harus terus diperluas agar UMKM dan pelaku usaha mampu berkembang secara produktif, mandiri, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama antara pemerintah daerah dan Industri Jasa Keuangan (IJK) untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus membangun ekosistem keuangan yang inklusif dan berdaya saing.

Keberhasilan program TPAKD sepanjang 2025 menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan ekonomi daerah. Program GENCARKAN berhasil menjangkau sekitar 7 juta peserta melalui 4.008 kegiatan edukasi keuangan. Sementara Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) mencatat 8,64 juta rekening pelajar dengan total simpanan mencapai Rp1,88 triliun.

Di sektor pembiayaan produktif, Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah membantu 75.173 debitur dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp1,45 triliun. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencapai Rp48,73 triliun kepada lebih dari 1,17 juta debitur, termasuk Rp12,57 triliun yang disalurkan khusus untuk sektor pertanian.

Tak hanya itu, dukungan terhadap ketahanan pangan juga diwujudkan melalui subsidi bunga pertanian serta fasilitasi perlindungan asuransi bagi 16.344 nelayan di Jawa Tengah.