Jakarta, SUARA PEMBARUAN - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk memberantas peredaran rokok ilegal yang marak di pasar. Ia menyatakan akan menelusuri rantai distribusi rokok tanpa izin, mulai dari platform e-commerce hingga warung-warung kecil.
Sebagai langkah awal, Purbaya memanggil sejumlah marketplace besar—termasuk Bukalapak, Tokopedia, dan BliBli—agar menghentikan penjualan produk ilegal, khususnya rokok. Dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Senin (22 September 2025), ia mengatakan pihak marketplace mengusulkan pembersihan dilaksanakan per 1 Oktober, namun meminta percepatan pelaksanaannya. Purbaya menegaskan pihak yang terlibat jual-beli rokok ilegal sudah terdeteksi dan akan ditindak tegas. “Yang masih mau jual, harus berhenti,” ujarnya.
Upaya penertiban tak hanya menyasar toko daring. Purbaya juga mengatakan tim akan meninjau pemasok dan penjualan di tingkat ritel kecil, termasuk warung yang menjual rokok per toples murah. Ia menegaskan akan melakukan pengecekan acak ke berbagai titik penjualan dan tidak segan mendatangi lokasi yang terindikasi menjual rokok ilegal.
Selain itu, Purbaya mengingatkan adanya kemungkinan kecurangan internal terkait impor. Ia menyatakan akan melakukan pemeriksaan acak terhadap pegawai yang berwenang, dan bila ditemukan pelanggaran akan diberi sanksi sesuai ketentuan, termasuk bila pelakunya berasal dari Bea Cukai atau instansi di Kementerian Keuangan.
Sebelumnya Purbaya juga sempat mengomentari besarnya tarif cukai rokok di Indonesia. Saat berkunjung ke Direktorat Jenderal Pajak pada 19 September 2025, ia menyatakan terkejut melihat rata-rata tarif cukai yang cukup tinggi, sekitar 57 persen. Meski menyinggung kemungkinan kebijakan cukai, Purbaya menegaskan prioritasnya melindungi industri rokok dalam negeri dari masuknya produk ilegal. Ia menegaskan larangan terhadap peredaran rokok palsu dan impor tak berizin di kanal-kanal online untuk menjaga pasar lokal dan pendapatan negara dari cukai.
Purbaya, yang baru dilantik pada 8 September 2025, menekankan pilihan kebijakan yang pro-industri dalam negeri: memberi ruang hidup bagi produsen lokal dan menindak keras masuknya rokok palsu dari luar.